Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Ingin Masyarakat Belanjakan Uangnya demi Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi...

Kompas.com - 24/02/2023, 09:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginginkan masyarakat membelanjakan uangnya demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Jokowi juga menginstruksikan para gubernur untuk mendorong konsumsi masyarakat, sebab saat ini bukanlah waktunya lagi untuk berhemat.

"Rumusnya justru kita mendorong masyarakat untuk belanja, bukan hemat sekarang ini, beda lagi, karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kalau bisa justru naik," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Sehari Bersama Jokowi Keliling Ibu Kota Nusantara...

Jokowi menuturkan, pada 2022, ada dana masyarakat sebesar Rp 690 triliun yang tertahan di bank karena publik cenderung ingin menabung ketimbang membelanjakan uangnya.

"Ini tidak boleh, kita harus mendorong masyarakat agar belanja itu bisa sebanyak-banyaknya untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi kita," kata dia.

Ia menyebutkan, dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022 mesti menjadi momentum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini, kata Jokowi, gubernur mesti mendorong agar konsumsi masyarakat atau rumah tangga terjaga dan meningkat.

Salah satunya adalah dengan mempermudah izin penyelenggaraan kegiatan olahraga dan seni yang menurutnya dapat menggeliatkan kembali roda ekonomi masyarakat.

Ia mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar izin kegiatan seni dan olahraga dapat keluar satu bulan sebelum acara berlangsung.

Ia menuturkan, beberapa penyelenggara acara mengeluh soal lambatnya pemberian izin dari aparat, bahkan ada izin yang baru keluar 2-3 hari sebelum acara berlangsung.

"Syukur bisa dua bulan sebelumnya (izin) sudah dikeluarkan sehingga yang memiliki acara itu bisa mempromosikan acaranya dengan baik, bukan dua hari sebelumnya, enggak," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Jokowi Optimis Agustus 2024 Bisa Upacara HUT RI di Istana Kepresidenan IKN

Ia menyebutkan, kegiatan-kegiatan olahraga dan kesenian juga akan mendorong masyarakat untuk mengeluarkan uangnya.

"Jangan ada yang dihambat karena menyangkut belanja masyarakat yang ditahan Rp 690 triliun tadi, biar itu keluar, dibelanjakan enggak apa-apa untuk nonton konser misalnya, nonton sepak bola, dia akan spending masyarakat itu," ujar Jokowi.

Selain itu, ia juga meminta para gubernur mendukung kegiatan wisata di daerahnya masing-masing, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Yang berkaitan dengan wisata, wisata desa, wisata di daerah, itu juga buka, jangan lagi ada yang mengerem-ngerem masalah itu, ini juga menyangkut belanja yang nanti akan menyangkut konsumsi rumah tangga konsumsi masyarakat," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Target Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,7 Persen di 2024

Jokowi mengatakan, pemerintah daerah mesti memperbaiki destinasi wisata yang ada di daerah dan mempromosikannya agar menarik bagi masyarakat untuk datang.

"Promosikan agar masyarakat datang ke tempat-tempat itu untuk membelanjakan uangnya, dan juga dorong UMKM juga untuk berjualan di situ agar masyarakat belanja sebanyak-banyaknya," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Ia berharap, dengan dilonggarkannya aktivitas masyarakat, konsumsi rumah tangga yang berada di angka 4,93 persen pada 2022 dapat naik menjadi 5,4 persen pada tahun 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com