Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Dinilai Kesampingkan UU Cipta Kerja pada Vonis Surya Darmadi

Kompas.com - 24/02/2023, 08:42 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim penasihat hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang menilai bahwa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan penerapan Undang-undang (UU) Cipta Kerja saat memberikan putusan terhadap kliennya.

Hal itu disampaikan Juniver Girsang menanggapi putusan majelis hakim yang menghukum Surya Darmadi dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar dalam kasus kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

“Di sana (UU Cipta Kerja), dikatakan secara jelas ketelanjuran memasuki kawasan hutan itu dengan diterbitkan UU Cipta Kerja tidak dikenakan sanksi pidana. Namun, yang dikenakan adalah sanksi administratif dan kemudian sanksi denda,” kata Juniver Girsang saat ditemui di PN Tipikor Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Alasan Hakim Vonis Surya Darmadi 15 Tahun Penjara meski Rugikan Negara Rp 2,64 Triliun

Juniver Girsang kecewa atas putusan hakim yang tidak mempertimbangkan adanya UU Cipta Kerja tersebut. Padahal, beleid yang diterbitkan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hadir untuk mengawasi adanya permasalahan di kawasan hutan.

Melalui aturan tersebut, kata Juniver Girsang, pemerintah memberikan waktu tiga tahun kepada para pengusaha untuk melengkapi administrasi perizinan pengelolaan kawasan hutan setelah Undang-undang itu disahkan.

Menurut Juniver, putusan terhadap Surya Darmadi bisa saja mengganggu iklim usaha di Indonesia. Sebab, masih ada 1.192 perusahaan yang memiliki masalah perizinan yang berpotensi akan bernasib sama.

“Harapan kami, Bapak Presiden yang menyatakan bahwa hadirnya UU Cipta Kerja ini membuat kenyamanan pengusaha, ternyata yang kita hadapi adalah klien kami dipidana dengan hadirnya UU ini,” kata Juniver.

Baca juga: Hakim Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Negara Rp 2,64 Triliun dan 4,98 Juta Dollar AS

Di sisi lain, Juniver Girsang beranggapan, majelis keliru menghukum kliennya untuk bertanggung jawab atas kerugian negara sekitar Rp 2,2 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 39,7 triliun.

Sebab, selama 20 tahun mengelola lahan, Surya Darmadi terus melakukan pembayaran pajak sekitar Rp 700 miliar. Oleh sebab itu, kubu Surya Darmadi akan mengajukan upaya hukum lanjutan atau banding atas putusan hakim tersebut.

“Seandainya ada perbuatan melawan hukum dengan demikian negara juga ikut menikmati hasil kejahatan yang Rp 700 miliar yang disetor oleh klien kami,” tegas Juniver.

“Hal-hal yang tidak logis ini akan kami jelaskan dalam memori banding kami,” tuturnya.

Baca juga: Jelang Vonis, Surya Darmadi Marah di Ruang Sidang: Sama Saja kayak Dihukum Mati

Dalam kasus ini, Surya Darmadi dinilai telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Ia juga terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Mau Kumpulkan Camat-Kades, Beberkan Data Pemain Judi Online

Menko Polhukam Mau Kumpulkan Camat-Kades, Beberkan Data Pemain Judi Online

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, Airlangga: Nanti Kita Lihat

PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, Airlangga: Nanti Kita Lihat

Nasional
Polda Jabar Mangkir Sidang Praperadilan, Pihak Pegi Setiawan Mengadu ke Menko Polhukam

Polda Jabar Mangkir Sidang Praperadilan, Pihak Pegi Setiawan Mengadu ke Menko Polhukam

Nasional
KPK Periksa Eks Pejabat Basarnas Terkait Kasus Pengadaan Truk

KPK Periksa Eks Pejabat Basarnas Terkait Kasus Pengadaan Truk

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub-Cawagub pada Pilkada Jakarta

PKS Usung Anies-Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub-Cawagub pada Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Buntut Tekstil Impor Banjiri Dalam Negeri

Jokowi Kumpulkan Menteri Buntut Tekstil Impor Banjiri Dalam Negeri

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cerita Anies Ingin Bertemu Beliau

Gerindra: Prabowo Tidak Cerita Anies Ingin Bertemu Beliau

Nasional
Luhut Sebut Baru 19 Persen Potensi Laut Indonesia yang Terpetakan

Luhut Sebut Baru 19 Persen Potensi Laut Indonesia yang Terpetakan

Nasional
PDI-P Buka Peluang Keluarkan Rekomendasi untuk Pilkada Jakarta Bulan Juli

PDI-P Buka Peluang Keluarkan Rekomendasi untuk Pilkada Jakarta Bulan Juli

Nasional
Jelang Puluhan Pileg Ulang, Bawaslu Minta Waspadai Politik Uang

Jelang Puluhan Pileg Ulang, Bawaslu Minta Waspadai Politik Uang

Nasional
PKS Bantah Usung Sohibul Iman di Jakarta untuk Jegal Anies

PKS Bantah Usung Sohibul Iman di Jakarta untuk Jegal Anies

Nasional
KSAL Sebut RI Akan Bangun 2 Kapal Survei di Galangan Dalam Negeri

KSAL Sebut RI Akan Bangun 2 Kapal Survei di Galangan Dalam Negeri

Nasional
Menkominfo Sebut Pemain Judi Online Tak Akan Langsung Dipidana

Menkominfo Sebut Pemain Judi Online Tak Akan Langsung Dipidana

Nasional
Serangan 'Ransomware' PDNS, Keseriusan Pengamanan Data Digital Disorot

Serangan "Ransomware" PDNS, Keseriusan Pengamanan Data Digital Disorot

Nasional
Jabar dan Jakarta Provinsi Terbanyak Pemain Judi 'Online', Disusul Jateng dan Jatim

Jabar dan Jakarta Provinsi Terbanyak Pemain Judi "Online", Disusul Jateng dan Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com