Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Klaim Pemerintah Dukung Proporsional Terbuka, Hasto: PDI-P Lebih Percaya Kajian Akademisi

Kompas.com - 23/02/2023, 16:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku partainya menghormati pendapat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut pemerintah sepakat untuk sistem pemilu proporsional terbuka.

PDI-P menyerahkan sepenuhnya terkait sistem pemilu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi, kalau Pak Surya Paloh berpendapat seperti itu, ya kita hormati. Sama dengan para profesor yang merupakan pakar di bidangnya yang tadi telah menyuarakan pentingnya proporsional tertutup, tinggal mau ikut mana?" kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Anies Sebut Sistem Proporsional Terbuka Lebih Sehat untuk Demokrasi

Terkait sistem pemilu, PDI-P mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah pakar hukum.

Kata Hasto, pakar hukum itu justru melihat sistem pemilu proporsional terbuka banyak menimbulkan persoalan.

"Nah kalau kita lihat para pakar ya seperti Prof Mahfud MD, Prof Jimly Asshiddiqie, kemudian Prof Hamdan Zoelfa, dan berbagai tokoh-tokoh lainnya dari akademisi yang berpikir secara jernih dan melihat akses dari proporsional terbuka, terkait dengan kapitalisasi kekuasaan, aspek-aspek elektoral yang hanya dikedepankan, pembajakan kader-kader yang populer antar partai," kata Hasto.

Baca juga: Temui Paloh, AHY Sebut Nasdem-Demokrat Terdepan Tolak Sistem Proporsional Tertutup

"Kemudian juga aspek kualitas. Ya, maka PDI Perjuangan lebih percaya pada kajian para akademisi ini," sambung dia.

Hasto meyakini, penilaian-penilaian pakar benar adanya terkait kajian sistem pemilu terbuka.

"Karena mereka (para pakar) digerakkan oleh kebenaran akademisi di dalam melihat fenomena dan akar dari persoalan yang muncul akibat penerapan sistem proporsional terbuka," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Surya Paloh mengklaim bahwa pemerintah telah memiliki sikap yang sama dengan Nasdem dan tujuh partai politik (parpol) lain, yaitu menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

"Saya tidak singgung mengenai masalah proporsional terbuka, dan tertutup ini. Karena saya tahu sikap pemerintah sudah jelas, memberikan apresiasi, dukungan, supaya (pemilu) terbuka,” papar Surya di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Ia mengatakan lebih memilih membahas persoalan lain dengan Jokowi karena waktu pertemuan yang terbatas.

Namun, Surya tidak mengungkap apa yang dibicarakannya dengan mantan Wali Kota Solo itu.

Baca juga: Caleg Sistem Proporsional Tertutup Rentan Ditentukan Faktor Nepotisme dan Suap

Ia menuturkan baru akan mengajak Jokowi bicara soal sistem pemilu jika pemerintah mendukung sistem proporsional tertutup.

“Kalau (pemerintah mendukung pemilu) tertutup, baru saya nanya, kenapa (yang dipilih) tertutup?” imbuh dia.

Diketahui, saat ini sidang gugatan uji materi atau judicial review soal sistem pemilu tengah berlangsung di MK.

Para penggugat meminta pemilu digelar dengan sistem tertutup.

Baca juga: Tak Bahas Sistem Pemilu, Surya Paloh Yakin Jokowi Dukung Proporsional Terbuka

DPR melalui Komisi III bidang hukum telah menyampaikan pendapatnya dalam persidangan, dan menolak pemilu berjalan secara tertutup.

Alasannya, sistem tersebut membuka ruang konflik internal antar kader partai politik (parpol). Sebab, penentuan calon legislatif (caleg) sepenuhnya menjadi kewenangan parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com