Beras Masih Mahal, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan anggaran ketahanan pangan nasional.

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Ia menilai kebijakan anggaran ketahanan pangan nasional sejauh ini belum berdampak positif pada stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok.

"Saya minta kebijakan anggaran ketahanan pangan ini dievaluasi, mumpung masih baru beberapa bulan diterapkan untuk anggaran 2023," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (22/2/2023).

Ia mengaku, banyak mendapat laporan dari daerah bahwa harga beras masih mahal dan harga berbagai kebutuhan pokok juga belum stabil.

Untuk diketahui, pemerintah telah menghabiskan anggaran Rp 900 miliar selama Januari 2023 guna menekan harga pangan.

Baca juga: Cek Harga Pangan di Pasar Baturiti Bali, Jokowi Akui Harga Beras Naik

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kembali berujar bahwa target yang ditekankan pemerintah itu belum sepenuhnya berdampak baik.

Namun, sebaliknya, sebut Gus Muhaimin, harga sejumlah kebutuhan pokok termasuk beras justru mengalami kenaikan.

"Logikanya kalau sudah ada anggaran ketahanan pangan, semua harga pangan stabil. Lha ini kan tidak, malah sekarang harga beras naik," tuturnya.

Sebagai informasi, harga beras sejak akhir 2022 sampai saat ini terus mengalami kenaikan. Hal ini berlaku pada beras medium dan premium.

Berdasarkan harga di panel harga Badan Pangan Nasional, harga beras medium menginjak Rp 11.850 per kilogram (kg) dan beras premium Rp 13.500 per kg.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan HET, Beras Medium Bulog Jadi Rp 9.000 Per Kg

Oleh karena itu, Gus Muhaimin kembali meminta agar pemerintah melakukan pengecekan dan evaluasi perihal penggunaan anggaran ketahanan pangan.

"Pastikan benar-benar sesuai target dan orientasinya untuk stabilitas harga pangan, bukan yang lain. Anggarannya tidak main-main itu, besar sekali," ujarnya.

Pemerintah diketahui telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk ketahanan pangan pada 2023, yaitu senilai Rp 92,3 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan pada 2018 sebesar Rp 86 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi anggaran ketahanan pangan digunakan oleh beberapa kementerian.

Baca juga: Kementerian KP Tingkatkan Kompetensi Pengajar KP lewat ToT Budi Daya Ikan

Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak Rp 630 miliar untuk membangun bendungan dan irigasi. Kedua, Kementerian Pertanian (Kementan) senilai Rp 125 miliar.

"Serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) sebanyak Rp 99,4 miliar. Ini untuk kegiatan kementerian dan lembaga (K/L)," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa Februari 2023, Rabu (22/2/2023).