Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korban Gusuran Dikhawatirkan Kehilangan Hak Pilih akibat Coklit Berbasis KTP

Kompas.com - 21/02/2023, 15:40 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melangsungkan proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) sejak 12 Februari 2023.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, proses coklit dilakukan berbasis data kependudukan/KTP elektronik alias secara de jure.

Di lapangan, selama sepekan pertama coklit, pendekatan de jure ini disebut menyisakan sejumlah masalah yang dikhawatirkan bermuara pada tak akuratnya data daftar pemilih dan alokasi TPS.

Baca juga: Sepekan Pertama Coklit Pemilih 2024, Petugas di Sejumlah Daerah Masih Terkendala Logistik

"Misalnya di Kota Bogor, ada pembangunan rel kereta double track. KPU tidak mau menghapus data pemilih di lokasi yang sudah tergusur, dengan dalih KPU bekerja berbasis KTP elektronik," kata Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, kepada Kompas.com pada Selasa (21/2/2023) pagi.

Ia mengeklaim bahwa temuan itu berdasarkan pemantauan yang dilakukan jajarannya di Jakarta, Gorontalo, Lampung, Sumatera Barat, dan Jawa Barat hingga 18 Februari 2023.

Lembaganya saat ini sudah terdaftar sebagai pemantau pemilu terakreditasi tingkat nasional di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Baca juga: Minta Warga Tak Tolak Petugas Pantarlih, Bupati Sumenep: Jangan Takut Coklit, Itu Tahapan Pemilu

"Padahal rumah itu sudah digusur. Begitu pun (warga sekitar) rel Kiaracondong, Bandung, dan relokasi penggusuran Cisumdawu. Secara de facto, sudah tidak ada penduduk," tambah Neni.

Ia menilai, KPU seharusnya melakukan pemetaan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat lewat dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengetahui ke mana penduduk tersebut pindah.

Selanjutnya, KPU dan pemerintah daerah bisa mendatangi mereka untuk mengurus formulir pindah memilih atau merekam data KTP elektronik teraktual.

Jika tidak, maka hal itu dikhawatirkan bakal mengancam hak pilih warga tersebut karena diharuskan mencoblos di lokasi yang jauh dari domisilinya saat ini.

Baca juga: Mengenal Coklit dalam Pemilu, Ini Pengertian dan Cara Kerja Pantarlih dalam Memutakhirkan Data Pemilih

"Lokasi-lokasi yang terdampak bencana, proyek pembangunan, dan kelompok rentan harus dipastikan berjalan lancar. Ini menjadi krusial untuk dipantau berapa kartu keluarga (KK) yang terdampak bencana, penyusunan daftar pemilih dan pemetaan TPS," ungkap Neni.

"Jangan sampai ada pemilh yang memenuhi syarat tidak terdata dan tidak terdaftar dalam data pemilih sehingga kehilangan hak pilihnya," sambungnya.

Sebelumnya, masalah serupa sudah diprediksi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang secara khusus menyoroti kemungkinan terdaftarnya orang meninggal tampa dokumen sebagai pemilih di Pemilu 2024.

"Dulu itu, dalam proses pendataan, kita itu de facto. Orang meninggal kita bisa coret dari daftar. Tapi sekarang tidak bisa, harus de jure, selagi tidak ada surat keterangan kematian maka dia tidak bisa dihilangkan dari data, misalnya. Maka itu menjadi potensi kerawanan tersendiri kan," jelas Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, pada Kamis (16/2/2023).

Baca juga: Bawaslu Ungkap Kerawanan Coklit, Orang Meninggal Disebut Masih Bisa Terdaftar jadi Pemilih

Sementara itu, KPU RI mengeklaim bakal berupaya maksimal untuk memastikan hal-hal di atas bisa diantisipasi.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, menganggap bahwa mekanisme de jure dalam proses coklit memiliki sisi positif untuk menjamin bahwa pemilih yang terdaftar memang sah.

Menurutnya, warga yang berdomisili tak lagi sesuai data KTP elektronik bakal tetap terkena proses coklit di wilayah lain.

Pantarlih disebut akan memberi tahu bahwa warga yang bersangkutan akan mencoblos di alamat sesuai KTP elektronik atau dapat mengurus formulir pindah memilih.

Baca juga: KPU Antisipasi Orang Meninggal Dunia Tercatat sebagai Pemilih saat Coklit

"Tapi tidak boleh langsung dihapus kecuali yang bersangkutan terdapat bukti dia pindah," kata Betty pada Senin (13/2/2023).

"Banyak varian orang tidak bisa ditemui, mungkin liburan, sedang belajar, kerja pagi, pulang malam. Karena kita ikut asas de jure, tentu akan dilakukan secara de jure juga, tidak bisa main hapus," pungkasnya.

Coklit akan berlangsung sampai 14 Maret 2023.Setiap petugas pantarlih bertanggung jawab atas daftar pemilih per 1 TPS dan harus melakukan coklit dari rumah ke rumah.

Sebelumnya, dalam DP4 yang diterima KPU RI dari Kementerian Dalam Negeri pada 14 Desember 2022, terdapat 204.656.053 penduduk potensial pemilih dalam negeri pada Pemilu 2024 nanti.

Baca juga: Silang Pendapat KPU-Bawaslu pada Permulaan Coklit, Jokowi Dibawa-bawa

Penduduk yang masuk dalam DP4 adalah WNI yang akan berusia 17 tahun atau lebih pada hari H Pemilu 2024 dan bukan anggota TNI/Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com