Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi Meningkat, Istana: Apresiasi Publik

Kompas.com - 20/02/2023, 18:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, hasil survei Litbang Kompas yang mencatat kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk apresiasi publik.

Terutama, kata Pramono, publik melihat kinerja pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan selama pandemi Covid-19.

"Pertama, kebetulan saya sudah membaca hasil Litbang Kompas, itu menunjukan bahwa apresiasi publik terhadap capaian pemerintah, terutama yang dipimpin Presiden dalam berbagai hal," ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/2/2023).

"Menghadapi pandemi, kemudian juga ketika menghadapi tekanan pada masa masa sulit, menghadapi resesi kita masih bisa tumbuh 5,32 persen," katanya melanjutkan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Meningkat

Menurut Pramono, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah di tahun 2022 cukup baik.

"Mudah-mudahan, di tahun 2023 ini juga menjadi lebih baik," ujarnya.

Pramono Anung menambahkan, untuk menjaga tingkat kepercayaan publik itu, pemerintah sudah membahas secara khusus mengenai kebijakan fiskal untuk tahun depan.

Presiden, menurutnya, sudah memberikan arahan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenai hal itu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Tertinggi di Bidang Politik dan Keamanan

Sebelumnya, jajak pendapat Litbang Kompas Februari 2023 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami peningkatan.

Berdasarkan survei yang berlangsung 25 Januari-4 Februari 2023 itu, angka kepuasan publik pada kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai 69,3 persen.

Angka itu meningkat 7,2 persen dibandingkan survei yang sama Oktober 2022. Kala itu kepuasan publik pada pemerintah berada di angka 62,1 persen.

Secara khusus kepuasan publik tercermin dari empat indikator kinerja pemerintah. Pertama, kepuasan publik di bidang politik dan keamanan mencapai 79,2 persen. Hanya 20,8 persen responden yang menyatakan tidak puas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik di Sektor Penegakan Hukum Naik Tipis

Kemudian, di bidang kesejahteraan sosial kepuasan publik mencapai 77,3 persen, dan 22,7 persen responden mengatakan ketidakpuasannya.

Ketiga, di bidang penegakan hukum, kepuasan publik ada di angka 55,1 persen. Berbanding dengan 44,9 persen yang mengaku tidak puas

Terakhir, kepuasan publik di sektor perekonomian berada di angka 53,5 persen. Sedangkan ketidakpuasannya ada di presentase 46,5 persen.

Survei Litbang Kompas melibatkan 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia.

Jajak pendapat dilakukan dengan wawancara tatap muka, dan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat.

Menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,83 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan di Bidang Kesejahteraan Sosial Meningkat, Buah dari Program Bansos

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com