Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Terima Aspirasi Pendamping PKH soal Status Kerja, PDIP Jatim: Sudah Kami Usulkan Jadi PPPK pada Mensos

Kompas.com - 18/02/2023, 20:12 WIB
Inang Sh ,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jawa Timur (Jatim) menerima aspirasi dari ratusan koordinator wilayah dan kabupaten/kota pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), di Ballroom Hotel Wyndham Surabaya, Jumat (17/2/2023).

Aspirasi yang disampaikan adalah terkait kejelasan status kerja yang selama ini belum didapatkan dari pemerintah.

Setelah aspirasi diterima, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Anwar Anas.

“Kami telah berkomunikasi dengan Bu Risma dan Mas Anas. Usulan kawan-kawan pendamping PKH bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah diusulkan dan tinggal menunggu keputusan Rapat Kabinet Terbatas,” ujar Said dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/2/2023).

Baca juga: Rapatkan Barisan DPD Jatim, Said Abdullah Harap PDIP Hattrick pada Pemilu 2024

Said pun meminta para pendamping PKH menunggu dan berharap pihaknya dapat membawa kabar baik.

Said yang juga Ketua Badan Anggaran DPR itu turut menegaskan, mengentaskan kemiskinan adalah bagian dari tugas ideologis PDI Perjuangan.

Ia menjelaskan, pada 2023, lebih dari Rp 400 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) telah dialokasikan untuk berbagai program pengentasan kemiskinan.

Bahkan, kata Said, lebih dari Rp 600 triliun belanja APBN turut dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan rakyat.

“Harusnya, (hal tersebut) bisa memperbaiki nasib rakyat, terutama dari kalangan rumah tangga miskin,” terang politisi senior PDIP itu.

Said melanjutkan, pada Sabtu, DPD PDI Perjuangan Jatim melanjutkan bahasan tersebut dengan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh jajaran struktural partai di tingkat kabupaten dan kota.

Baca juga: Pakar Politik UGM: Ada Harga yang Harus Dibayar Jika PDIP Tak Usung Ganjar di Pilpres

Dalm pertemuan itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jatim dan seluruh kabupaten/kota se-Jatim, para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan se-Jatim juga hadir.

“Kami konsolidasikan aspirasi kawan kawan dengan mereka,” ujar pria asal Sumenep itu.

Sebelumnya, Koordinator Wilayah (Korwil) Pendamping PKH Jatim Agus Sudradjat mengatakan, para pendamping PKH telah bekerja sejak program PKH dijalankan pada 2007 hingga sekarang.

“Artinya, program ini telah berjalan lebih dari 17 tahun. Sayangnya, status kerja pendamping PKH masih belum berstatus sebagai PPPK,” ujarnya.

Agus menilai, ketidakpastian status kerja para pendamping PKH tersebut membuatnya dapat menerima risiko putus kontrak tahunan.

Baca juga: Kenapa PDIP Belum Deklarasi Capres 2024? Ini Kata Pengamat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya LobsterĀ 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya LobsterĀ 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com