Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/02/2023, 17:06 WIB
|
Editor Ihsanuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang Rapat Kerja Nasional Parta Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan digelar pekan depan, PKS akan fokus membahas program pemenangan untuk pemilu 2024.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, program yang dibahas adalah program unggulan yang akan diterapkan di seluruh pimpinan wilayah.

"Ini kan rakernas menjelang tahun pemilu, jadi DPP akan menurunkan semua program-program unggulan untuk diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia," ujar Kholid kepada Kompas.com melalui telepon, Sabtu (18/2/2023).

Baca juga: PDI-P Tutup Pintu ke Koalisi Perubahan, PKS: Kami Hormati, Itu Hak Politiknya

Kholid menjelaskan, dalam rakernas nanti, seluruh pimpinan PKS di tingkat pusat, wilayah hingga kabupaten/kota akan berkumpul.

Peserta yang akan hadir, kata Kholid, berupa perwakilan dengan jumlah sekitar 3.500-4.000 orang.

"Jadi nanti akan ada perwakilan pengurus wilayah provinsi, pengurus wilayah kabupaten/kota, dan seluruh bidang badan pusat, wilayah dan daerah," tutur dia.

Selain itu, kata Kholid, agenda kedua adalah deklarasi calon presiden yang akan diusung PKS di tahun 2024 mendatang.

Baca juga: Tolak Penetapan Biaya Haji 2023, Fraksi PKS: Belum Cerminkan Rasa Keadilan

Deklarasi tersebut sudah dipastikan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres yang diusung PKS seperti yang disebutkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman.

"Seperti informasi sebelum-sebelumnya, kan deklarasi mengenai capres paling lambat pada waktu Rakernas ya," ucap Kholid.

Namun ia tidak bisa memastikan karena deklarasi bisa jadi lebih cepat dari penyelenggaraan Rakernas yang akan dilaksanakan 24-26 Februari 2023 itu.

"Itu pasti terkait isu capres itu deklarasi kemungkinan akan ada slot di situ. Tapi deklarasi seperti yang dikatakan Sohibul Iman waktu itu, bisa jadi lebih cepat sebelum Rakernas, paling lambat saat rakernas disampaikan atau sebelumnya," imbuh Kholid.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Kesehatan Diharapkan Atur Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

RUU Kesehatan Diharapkan Atur Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Nasional
RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

Nasional
Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Nasional
Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Nasional
Calon Investor IKN Dijanjikan 'Tax Holiday' Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Calon Investor IKN Dijanjikan "Tax Holiday" Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Nasional
Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Nasional
PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

Nasional
Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Nasional
Satgas TPPU: Dugaan TPPU Emas Batangan Ilegal Rp 189 T Masih Penyelidikan

Satgas TPPU: Dugaan TPPU Emas Batangan Ilegal Rp 189 T Masih Penyelidikan

Nasional
2 Penyakit yang Sering Menyerang Jemaah Haji Lansia di Arab Saudi

2 Penyakit yang Sering Menyerang Jemaah Haji Lansia di Arab Saudi

Nasional
Papan Informasi Digital Hadir untuk Dukung Transparansi Kinerja DPD RI

Papan Informasi Digital Hadir untuk Dukung Transparansi Kinerja DPD RI

Nasional
PPIH Minta Saudia Airlines Tak Lagi Ubah Jadwal Terbang dan Kapasitas Pesawat Haji

PPIH Minta Saudia Airlines Tak Lagi Ubah Jadwal Terbang dan Kapasitas Pesawat Haji

Nasional
Megawati Ingin Pemerintah Maksimalkan Pengelolaan SDA Kelautan

Megawati Ingin Pemerintah Maksimalkan Pengelolaan SDA Kelautan

Nasional
Disebut Dirayu Pejabat Negara untuk Gagalkan Anies Maju Capres, PKS Angkat Bicara

Disebut Dirayu Pejabat Negara untuk Gagalkan Anies Maju Capres, PKS Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com