Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jika Ingin Menang Pilpres, Anies Harus Geser dari "Sayap Kanan" ke "Tengah"

Kompas.com - 17/02/2023, 14:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Anies Baswedan mesti mengubah strategi politik jika ingin memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Umam, Anies harus mulai bergeser dari area politik "sayap kanan" ke "poros tengah".

"Ke depan, jika ingin menang, Anies harus segera menggeser persepsinya dari kutub 'kanan' ke 'tengah'," kata Umam kepada Kompas.com, Jumat (17/2/2023).

Baca juga: Anies: 5 Tahun Tugas di Jakarta, Ada Bukti Saya Pakai Politik Identitas?

Umam menyarankan Anies lebih tegas mewanti-wanti barisan pendukungnya supaya disiplin, tidak menggunakan politik kebencian dan politik identitas menuju pemilu.

Seandainya barisan pendukung Anies masih mencoba menjual narasi tersebut, hal itu justru bisa berbalik sebagai amunisi tajam bagi kompetitor untuk menghantam mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Alih-alih menguatkan dan mengonsolidasikan basis swing voters dan undecided voters, narasi politik identitas itu justru akan mendegradasi legitimasi politik pihak yang didukung," ujar Umam.

Namun demikian, menurut Umam, Anies tampaknya sudah sadar betul akan tantangan itu.

Oleh karenanya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut berulang kali menyinggung ihwal bahaya politik identitas dalam safari politiknya di Sumatera dan Jawa.

"Ketegasan Anies untuk mendisiplinkan barisan pendukungnya akan berpengaruh pada seberapa efektif ia bisa menetralisir tudingan 'kanan-konservatif' yang belakangan mulai dimunculkan oleh lawan dan kompetitor politiknya," kata Umam.

Umam menambahkan, menuju Pemilu 2024, politik identitas tetap berpeluang digunakan sejumlah pihak. Sebab, politik identitas merupakan strategi yang sangat murah dan efektif untuk memobillisasi dukungan politik.

"Namun jika literasi politik masyarakat kian menguat, rakyat sudah merasa lelah untuk dibentur-benturkan, maka narasi politik identitas akan berubah menjadi strategi yang ahistoris dan tidak lagi relevan," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan menjawab perihal narasi politik identitas yang selama ini melekat ke dirinya. Anies mengamini bahwa label tersebut melekat sejak dirinya berlaga pada Pilkada DKI 2017.

"Saya pakai pengalaman saja. Ketika Pilkada 2017 di Jakarta, semua label itu ditempelkan kepada yang terpilih. Semua ditempelkan, apa pun nama labelnya," kata Anies saat menjawab pertanyaan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Dukung Anies Capres, Amien Rais Doakan Prabowo jadi Presiden

Menurut Anies, berbagai label yang dilekatkan kepadanya itu hanya untuk menciptakan persepsi publik terhadap dirinya.

Ia justru menantang pihak yang selama ini menudingnya untuk membuktikan perihal politik identitas tersebut.

"Kami bertugas di Jakarta, tunjukkan, sesudah berjalan lima tahun, apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan (politik Identitas) menemukan pembuktiannya?" kata Anies.

"Bila yang ditudingkan tidak menemukan pembuktiannya dan ternyata memang tidak ditemukan, maka semua pernyataan-pernyataan itu batal demi akal sehat kita semua," tuturnya.

Adapun Anies telah dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem sejak awal Oktober 2022 lalu. Belakangan, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyatakan dukungan buat Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com