Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK: Dana Nasabah Koperasi Indosurya Ada yang Dipakai Beli Jet, Yacht, dan Operasi Plastik

Kompas.com - 15/02/2023, 11:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan, banyak dana nasabah koperasi simpan pinjam Indosurya yang tidak digunakan sebagaimana layaknya bisnis di koperasi.

PPATK menemukan dana nasabah justru dipakai untuk membeli jet hingga kecantikan seperti operasi plastik.

"Banyak dana nasabah itu dipakai, ditransaksikan ke perusahaan terafiliasi. Contohnya dibelikan jet, dibayarkan yacht, bahkan dibayarkan untuk operasi plastik, dibayarkan untuk kecantikan, untuk suntik, macam-macam," kata Ivan dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR, Selasa (14/2/2023).

"Itu artinya tidak murni dilakukan bisnis selayaknya sebuah koperasi," ujar dia.

Baca juga: PPATK Temukan Dugaan TPPU di 12 Koperasi Simpan Pinjam, Totalnya Rp 500 Triliun

Ivan menyampaikan, temuan-temuan itu diperoleh karena koperasi simpan pinjam ini memiliki skema ponzi.

Ia mengeklaim bahwa PPATK telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) Teten Masduki.

"Koperasi KSP (Simpan Pinjam) ini skemanya skema ponzi. Dia hanya menunggu masuknya modal baru," ujar dia. 

PPATK juga menemukan dugaan praktik tindak pidana pencucian uang atau TPPU di 12 koperasi simpan pinjam.

Dari 12 koperasi simpan pinjam itu, PPATK telah memiliki 21 hasil analisis.

"Dan itu bisa kami konfirmasi dan memang kami terus untuk mengikuti perkembangan ini dan bagaimana melindungi kegiatan masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Kejagung Libatkan PPATK Telusuri Aliran Dana dalam Kasus Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Atas temuan itu, Ivan mengatakan, PPATK sudah melakukan berbagai upaya preventif.

Salah satunya, PPATK sudah secara agresif melakukan penghentian transaksi di koperasi-koperasi itu.

"Jadi kami dalam proses analisis pun sudah mulai kami hentikan transaksi-transaksi untuk menghindari kerugian masyarakat yang lebih besar," kata dia. 

PPATK juga telah melakukan kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Sosial.

Namun, Ivan mengakui bahwa pihaknya kesulitan untuk mencegah kerugian masyarakat.

"Karena memang literasi masyarakat terkait dengan misal pinjol (pinjaman online), judi online, dan segala macam itu, mohon maaf masih bisa dikatakan lemah, sehingga memang keuntungan yang besar yang ditawarkan oleh para pelaku usaha dengan iktikad buruk tadi, mohon maaf, membutakan para nasabah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com