Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Sebut Parpol Baru di KIB Juga Punya Hak Tentukan Capres-Cawapres

Kompas.com - 14/02/2023, 09:28 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan mengajak anggotanya yang baru untuk menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Ia mengungkapkan, KIB mengedepankan musyawarah dalam penentuan capres-cawapres.

“Ya apabila ada anggota yang gabung di KIB, mereka memiliki hak yang sama. Karena dimusyawarahkan seluruhnya, baik anggota lama maupun baru,” ujar Viva ditemui di wilayah Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

Di sisi lain, ia menyambut baik rencana pertemuan PAN dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Baca juga: Dijuluki Partai Artis Nasional, PAN: Mereka Sudah Memiliki Keunggulan

Menurutnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Puan Maharani telah membicarakan pertemuan itu sejak lama.

“Karena itu menjadi bagian penting dalam proses politik untuk saling membangun komunikasi, dan siapa tahu bisa kerja sama toh?” katanya.

Viva juga membuka kemungkinan terbentuknya koalisi gemuk, gabungan dari KIB, Koalisi Gerindra-PKB, dan PDI-P.

“Saya rasa sebuah kekuatan yang super besar. Berpotensi untuk bisa memenangi pilpres,” ujarnya.

Baca juga: PAN Yakin Nama yang Disodorkan ke KIB, Bakal Diusung untuk Pilpres 2024

Diketahui, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menyampaikan safari politik Puan bakal berlanjut pada Maret 2023.

Agendanya ada dua, menemui Zulkifli Hasan dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mohamad Mardiono.

Said mengatakan, pertemuan akan digelar terbuka agar masyarakat mengetahui hasil pertemuan itu.

“Kalau sekedar silaturahmi unseen (tidak terlihat), maka pertemuan itu tidak berdampak bagi masyarakat,” kata Said ditemui di Gedung DPR RI, Senin.

“Dan itu tidak akan oleh PDI-P. Selalu PDI-P setiap silaturahmi akan membawa misi,” ujarnya lagi.

Baca juga: Tak Persoalkan Manuver Golkar, PAN: Mudah-mudahan Menambah Kekuatan KIB

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com