Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Sebut Safari Politik Anies Kerap Diganggu Salah Satu Institusi Negara

Kompas.com - 14/02/2023, 05:43 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie mengatakan, safari politik mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kerap diganggu oleh oknum dari salah satu instansi negara.

Menurut mereka, gangguan itu terstruktur dan memiliki pola yang hampir sama.

“Daerah yang dihadiri Mas Anies itu selalu ada gangguan, jenisnya ada yang sama, ada yang tidak. Kalau spanduk sama, hampir semua sama,” kata Effendi ditemui di wilayah Jakarta Timur, Senin (13/2/2023) malam.

“Jadi saya tahu, saya dapat info yang sangat akurat bahwa itu kerjaan oknum atau institusi dari salah satu institusi negara,” kata dia.

Baca juga: 98 Persen Kader Partai Ummat Ingin Anies Jadi Capres 2024

Ia tak menuding bahwa gangguan itu dilakukan partai politik (parpol) tertentu.

Menurut dia, hanya ada satu parpol yang kerap menyerang Nasdem. Namun, mayoritas partai lain tetap berhubungan baik.

“Parpol baik-baik saja. Ada memang yang nyerang-nyerang Nasdem, tahulah ya, yang lain-lain baik-baik semua. Mengertilah bersaudara,” ujar dia. 

Ia juga tak merasa bahwa penolakan itu berasal dari masyarakat yang resiten terhadap Anies.

“Nah yang melakukan itu enggak mungkin rakyat itu, untuk apa bikin baliho, atau spanduk untuk menolak kami meskipun enggak cocok. Mendingan uangnya dibuat beli beras,” kata dia.

Adapun Anies bersama Nasdem telah melakukan sejumlah safari politik.

Beberapa hambatan pun terjadi. Dalam kunjungan di Aceh, 3 Desember 2022 misalnya, Kantor DPW Nasdem dilempari telur busuk sebelum acara jalan sehat bersama Anies.

Baca juga: Anies Diundang ke Rakernas Partai Ummat sebagai Bakal Capres, Nasdem Tak Masalah

Kemudian kemunculan baliho yang berlogo Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mendukung Anies di Banten, 24 Januari 2023.

Sebelumnya, kunjungan Anies di Bandung, Jawa Barat, 22 Januari 2023, juga ditolak oleh sejumlah massa yang berunjuk rasa di dekat pintu keluar Tol Kutawaringin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com