Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Hari Pers Nasional 2023, Media Diminta Lebih Profesional Sebarkan Informasi

Kompas.com - 09/02/2023, 16:29 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pers harus terus bisa menyajikan informasi-informasi yang berkualitas, akurat, kredibel, dan bisa dipercaya.

“Saya menyampaikan selamat Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2023. Semoga media pers Indonesia semakin profesional, berkualitas, dan terpercaya," ujar Muhaimin dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/2/2023).

Menurutnya, informasi terpercaya dari pers bisa mendorong kemajuan dan persatuan bangsa. Terlebih, saat ini perkembangan teknologi informasi turut berdampak terhadap produksi dan distribusi informasi yang diterima masyarakat.

Baca juga: DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

“Hal ini berdampak pada tingginya produksi dan penyebaran berita-berita bohong (hoaks) yang memiliki dampak sangat negatif bagi masyarakat, bahkan bisa memicu terjadinya disintegrasi bangsa,” ujar Gus Muhaimin.

Sejak era pra kemerdekaan, sebut dia, pers memegang peranan penting dalam mengawal pembangunan bangsa.

“Jika pada era-era pra kemerdekaan, pers selain berfungsi sebagai corong informasi, juga berfungsi sebagai alat propaganda untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa. Pada era kemerdekaan dan setelahnya, pers Indonesia berhasil menjalankan perannya untuk dapat mendorong kemajuan bangsa,” jelas Gus Muhaimin.

Pada era modern ini, lanjut Gus Muhaimin, informasi tersaji dengan sangat bebas dan media juga memiliki tantangan yang tidak mudah. Sebab, pers memiliki tugas untuk terus mengawal pembangunan, sekaligus bisa memberikan informasi yang mendidik, informatif, akurat, dan bisa dipertanggung jawabkan.

Baca juga: Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

“Jangan sampai karena mengejar clickbait dan rating, lantas membuat media profesional malah ikut-ikutan menyebarkan informasi yang sesat dengan judul berita yang manipulatif agar beritanya dibaca," pesannya

Gus Muhaimin yakin bahwa media yang profesional bisa memberikan informasi-informasi yang benar, mendidik, sehingga akan tetap punya pembaca sendiri dan dicintai masyarakat.

Lebih lanjut, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut berharap, pemerintah bisa mendorong keberlangsungan dan kemajuan pers Indonesia.

Sebab, banyak media yang mulai kalah bersaing pada era digital ini. Salah satu media informasi yang mulai gulung tikar adalah koran atau media cetak.

Baca juga: Jokowi: Pers Indonesia Harus Mampu Hasilkan Jurnalistik Lebih Cepat, tapi Tidak Pragmatis

“Tentu ini harus juga menjadi perhatian pemerintah agar bagaimana bisa mendukung keberlangsungan industri media. Jangan sampai yang berjaya hanya Google, Facebook, dan platform-platform digital lainnya sementara pers Indonesia menderita,” katanya.

Tak hanya itu, Gus Muhaimin juga meminta kepada perusahaan pers untuk bisa memberikan kesejahteraan yang layak kepada para jurnalisnya.

“Jadi diharapkan para jurnalis ini bisa bekerja dengan lebih baik lagi dan bisa menjaga profesionalisme sebagai pilar keempat demokrasi,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com