Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Kompas.com - 09/02/2023, 12:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ada dua peraturan presiden (perpres) yang diajukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Pertama, terkait kerja sama media dengan platform digital.

Hal itu sampaikan Jokowi saat memberi sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang digelar di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023).

Jokowi berharap Pepres tersebut menjadi solusi atas sulitnya masa depan media konvensional saat dihadapkan pada dominasi platform digital.

"Menkominfo baru saja mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan perpres tentang kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan media untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas," ujar Jokowi dikutip dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Jokowi: Dunia Pers Sedang Tidak Baik-baik Saja

Kedua, Jokowi mengatakan, ada juga usulan lain soal rancangan perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.

"Saran saya bertemu. Kemudian, dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan," kata Jokowi.

"Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini," ujarnya melanjutkan.

Sebelumnya, Kepala Negara menyampaikan keprihatinannya soal kondisi belanja iklan pada media konvensional.

Jokowi mengungkapkan, sekitar 60 persen belanja iklan diambil oleh platform asing. Sehingga situasi ini mempengaruhi keuangan media konvensional.

Baca juga: Jokowi: Insan Pers Membuka Harapan, Orang Biasa seperti Saya Bisa Jadi Presiden

"Sekali lagi sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama oleh platform-platform asing, artinya apa, sumber daya keuangan media konvensional semakin berkurang terus. Larinya pasti ke sana," jelasnya.

Menurut Jokowi, sebagian media saat ini sudah mengembangkan diri ke media digital.

Akan tetapi, dominasi platform asing dalam megambil belanja iklan masih tetap menyulitkan media dalam negeri.

Sebagai tindaklanjut, Jokowi menyempatkan diri untuk mendiskusikan isu tersebut dengan beberapa tokoh pers nasional.

Diskusi juga dilakukan Jokowi bersama para pemimpin redaksi media nasional dan media lokal saat makan durian bersama di Kota Medan pada Rabu (8/3/2023) malam.

Baca juga: Jokowi: Keberlanjutan Industri Media Konvensional Hadapi Tantangan Berat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com