Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Dunia Pers Sedang Tidak Baik-baik Saja

Kompas.com - 09/02/2023, 11:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, industri pers atau media sedang tidak baik-baik saja.

Sebab, menurut Presiden, isu-isu utama di dunia pers kini lebih kompleks dan segera memerlukan solusi.

"Saya ingin mengatakan bahwa dunia pers sedang tidak baik-baik saja. Saya ulang, dunia pers sedang tidak baik-baik saja," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Kota Medan yang disiarkan secara daring, Kamis (9/2/2023).

"Dulu, isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang, apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya, sudah bergeser," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi: Insan Pers Membuka Harapan, Orang Biasa seperti Saya Bisa Jadi Presiden

Jokowi menegaskan bahwa pers sekarang sudah sangat bebas. Sebab, di dalamnya mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital.

Oleh karena itu, semua orang dapat membuat berita dan sebebas-bebasnya. Namun, ada masalah terkait dengan tanggung jawab.

"Sekarang ini, masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Karena masyarakat kebanjiran berita dari medsos (media sosial) dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing," ujar Jokowi.

Bahkan, mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan, media digital ataupun platform asing umumnya tidak memiliki redaksi.

Baca juga: Jokowi: Keberlanjutan Industri Media Konvensional Hadapi Tantangan Berat

Sebab, ada kondisi yang keduanya hanya dikendalikan oleh artificial intelligent (AI).

Di sisi lain, menurut Jokowi, algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja.

"Dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional sekarang ini banyak sekali. Dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan," kata Jokowi.

"Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang ber-redaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan," ujarnya lagi.

Baca juga: Jokowi: 60 Persen Belanja Iklan Media Diambil Platform Asing, Ini Sedih Lho

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com