Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Gerindra-PKB Tak Tentukan Capres-Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Kompas.com - 08/02/2023, 16:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa koalisi Gerindra-PKB baru akan mengambil keputusan soal pencapresan setelah disetujui oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Hal itu didasari dari piagam koalisi Gerindra-PKB untuk Pemilu 2024.

"Kami tidak akan mengambil keputusan penting tentang calon presiden, calon wakil presiden, yang akan diajukan oleh koalisi antara Gerindra dan PKB tanpa persetujuan Pak Muhaimin," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Cak Imin Mau Dekati Golkar Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Kita Terbuka

Muzani menyampaikan, Prabowo bersama Muhaimin hingga kini terus melakukan perhitungan soal pengusungan capres-cawapres di koalisi Gerindra-PKB.

Adapun Prabowo juga disebut memperhatikan pandangan dalam Ijtima Ulama PKB yang mendorong Muhaimin sebagai capres.

"Pak Prabowo mendengar, Pak Prabowo menyimak, dan Pak Prabowo memperhatikan pandangan Pak Muhaimin itu. Dan Pak Prabowo pasti akan mengambil hal-hal yang diperlukan untuk itu," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

Oleh karena itu, Muzani mengatakan bahwa ke depannya, dua pimpinan partai politik itu bakal bertemu untuk membahas pengusungan capres-cawapres koalisi.

Muzani tak mengungkapkan kapan pertemuan itu akan dilakukan Prabowo dan Muhaimin.

"Jadi Pak Prabowo dan Pak Muhaimin nanti akan bertemu pada waktunya untuk memutuskan tentang nama calon presiden dan nama calon wakil presiden," ujar dia.

Partai Gerindra dan PKB telah sepakat membentuk koalisi untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Muhaimin Akan Bertemu Golkar Pekan Depan, Ajak Merapat ke Gerindra-PKB

Belakangan, koalisi ini juga membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon yakin capres dari koalisi Gerindra-PKB pasti dibicarakan terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, baik Gerindra dan PKB sama-sama merupakan koalisi pemerintahan saat ini.

"Saya kira kan itu ranah dari para ketua umum. Sudah pastilah (dibicarakan dengan Jokowi)," ujar Fadli Zon saat ditemui di kantor Sekber Gerindra-PKB, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemensos: Suharso 3 Kali Sebut Eselon 1 Terima Bansos, tapi Tak Pernah Sebut Nama

Kemensos: Suharso 3 Kali Sebut Eselon 1 Terima Bansos, tapi Tak Pernah Sebut Nama

Nasional
Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Nasional
Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Nasional
TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

Nasional
Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Nasional
Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Nasional
Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Nasional
IKOHI Luncurkan Film 'Yang Tak Pernah Hilang' Mengenang 2 Aktivis 98

IKOHI Luncurkan Film "Yang Tak Pernah Hilang" Mengenang 2 Aktivis 98

Nasional
Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Nasional
TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

Nasional
Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Nasional
Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta 'Pijakan' Politik

Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta "Pijakan" Politik

Nasional
Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Nasional
Soal Simpang Siur Kasus 'Vina Cirebon', Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Soal Simpang Siur Kasus "Vina Cirebon", Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com