Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PP Muhammadiyah Sebut Perumusan RUU Kesehatan Tabrak Etika Tata Krama Politik dan Hukum

Kompas.com - 08/02/2023, 13:02 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mengungkapkan, perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan telah menabrak etika tata krama politik dan hukum.

Sebab, ia beranggapan, perumusan RUU Kesehatan tidak banyak melibatkan organisasi profesi dan masyarakat secara proporsional yang terdampak langsung atas perubahan tersebut.

Padahal, menurutnya, perumusan RUU hendaknya dilakukan dengan sopan santun tanpa menabrak prosedur perumusan yang tertib, yakni memberikan ruang untuk berdiskusi.

"Semua ini menggambarkan bahwa sopan santun, etika tata krama politik dan hukum sekaligus, justru ditujukkan secara terang-terangan ditabrak oleh pemerintah bersama dengan DPR," kata Busyro saat ditemui di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Baca juga: RUU Kesehatan Omnibus Law: Diprotes IDI dan Partai Buruh, tapi Tetap Digas DPR

Kurangnya keterlibatan masyarakat, kata Busyro, juga terjadi dalam perumusan beberapa produk hukum sebelumnya, antara lain UU Cipta Kerja, UU ITE, UU KPK, dan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK).

Perumusan UU Cipta Kerja misalnya, diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap cacat secara formal dan cacat prosedur.

Namun, akhirnya pemerintah justru menerbitkan Perppu Cipta Kerja dengan alasan kegentingan yang memaksa.

"Saya sebut misalnya UU Cipta Kerja, setelah dinyatakan inskonstitusional, justru lebih inskonstitusional lagi lewat Perppu Cipta Kerja. Nah, sekarang mendadak ada ini (RUU Kesehatan), dan ada UU pengaturan keuangan juga," ujar Busyro.

Baca juga: Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Kemudian, Busyro mengatakan, adanya pasal-pasal "bermasalah" dalam RUU Kesehatan juga mencerminkan produk hukum tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai fundamental yang menjadi komitmen bangsa dan negara, yaitu daulat rakyat.

Ia juga lantas menyebut adanya RUU Kesehatan tanpa partisipasi publik itu sebagai bentuk kolonialisasi.

"Kolonialisasi tidak bisa lagi dibaca secara sempit sebagai penjajahan fisik seperti ratusan tahun yang lalu yang dialami Indonesia. Tetapi kolonialisasi sekarang ini semakin terwujud dalam politik hukum di indonesia," kata Busyro.

Lebih lanjut, ia mengajak pemerintah dan DPR RI meninjau ulang RUU Kesehatan untuk dilakukan kajian mendalam.

Ia bahkan mengaku bersedia melakukan kajian tentang kesehatan yang lebih esensial dan sesuai dengan filosofi awalnya, yaitu pemenuhan hak dasar bidang kesehatan.

Baca juga: PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

Busyro juga menegaskan akan memantau proses legislasi RUU Kesehatan bersama organisasi profesi dan kesehatan yang memiliki keterlibatan langsung.

"Kami bergandengan tangan dengan pihak-pihak yang yang punya concern terhadap RUU tentang Kesehatan untuk memantau proses legislasinya, dan termasuk di dalamnya sharing pengalaman serta menyediakan ahli yang kompeten dalam diskursus tentang kesehatan," ujarnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 25 Februari 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Februari 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Nasional
Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Nasional
Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Nasional
Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Nasional
PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Nasional
Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Nasional
3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

Nasional
Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Nasional
TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

Nasional
Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Nasional
Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com