Mantan Anggota KPU-Bawaslu Harap DKPP Pulihkan Kepercayaan Publik akibat Isu Kecurangan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diharapkan bisa memulihkan kepercayaan publik dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terkait isu kecurangan pemilu yang dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Rabu (8/2/2023)

Harapan itu dikemukakan para mantan komisioner KPU RI dan satu eks komisioner Bawaslu RI dalam diskusi virtual yang dihelat Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Selasa (7/2/2023) bertajuk "Jelang Sidang Kecurangan Pemilu: DKPP Harus Tindak Penyelenggara Bermasalah".

Mantan Ketua KPU RI Ramlan Surbakti menganggap sidang DKPP bertujuan untuk melindungi integritas KPU dan legitimasi Pemilu 2024.

"Kalau pemilu tidak kredibel, maka hasil pemilunya tidak punya legitimasi. Dengan begitu, pejabat yang terpilih dalam pemilu itu juga tidak punya legitimasi. Kalau dia tidak berlegitimasi, tidak didukung rakyat, maka pemerintahan tidak akan efektif," ujar guru besar Ilmu Politik Universitas Airlangga itu.

Baca juga: Hasyim Asyari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan Dirumahsakitkan

Menurutnya, integritas penyelenggara pemilu diukur dengan kejujuran, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Ramlan berharap, DKPP menggunakan ukuran-ukuran itu untuk memeriksa hingga menghukum anggota KPU yang terbukti terlibat kecurangan.

Hal ini diamini eks komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay yang juga merupakan dedengkot Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih.

Ia menilai, jajaran penyelenggara pemilu yang terlibat dugaan kecurangan ini patut dipecat oleh DKPP dan ia berharap DKPP berani menjatuhkan sanksi setegas itu.

Baca juga: DKPP Berhentikan Sementara 4 Penyelenggara Pemilu karena Dianggap Tak Serius Urus Cuti PNS

"Kalau toh memang harus diganti, proses penggantian sudah ada dan tertera jelas di undang-undang, tidak perlu repot. Harus diambil peran ini, harus berani," ujarnya.

Eks komisioner lain, Evi Novilda Ginting, berharap sidang DKPP besok bisa mendorong anggota-anggota KPU lain yang tidak terima atas dugaan praktik kecurangan untuk buka suara.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu momentum penting bagi penyelenggara pemilu, semua anggota KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota bisa maju dan menyatakan apa yang sebenarnya terjadi," kata Evi.

Sementara itu, eks Ketua Bawaslu RI Bambang Eka Cahya menyebut bahwa harapan publik ada pada DKPP.

Baca juga: Eks Ketua Bawaslu Gelisah Bawaslu Sekarang Banyak Tak Tahu soal Dugaan Kecurangan Pemilu

Ia berharap DKPP sanggup menjaga independensi dan membentengi diri dari kemungkinan-kemungkinan intimidasi atau intervensi atas kasus yang sedang disidangkan.

"Sidang besok (hari ini) menjadi sesuatu yang baik untuk menjernihkan kembali semua persoalan ini, agar orang bisa kembali percaya kepada proses pemilu," ujar Bambang.

"Masalah ini akam menjadi masalah yang lebih besar seandainya tidak diatasi oleh forum yang terhormat seperti DKPP," pungkasnya.