Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu 2024, Jokowi Pesan TNI-Polri Jaga Kondusivitas dan Tak Ikut Politik Praktis

Kompas.com - 08/02/2023, 10:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada aparat TNI dan Polri untuk menjaga kondusivitas, serta tidak terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Yang paling penting menjaga kondusivitas di tahun politik dan tidak terlibat dalam politik praktis," kata Jokowi usai memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Rabu (8/2/2023).

Akan tetapi, Jokowi mengaku tidak memberikan arahan khusus mengenai itu dalam pengarahannya yang berlangsung secara tertutup.

"Enggak, enggak ada (arahan khusus), saya kira TNI-Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tugaskan TNI-Polri Jaga Industrialisasi, Berantas Praktik Tambang dan Ekspor Ilegal

Mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan, secara garis besar, ia berpesan kepada TNI dan Polri untuk memiliki visi yang sama.

Selain menjaga kondusivitas di tengah tahun politik, TNI dan Polri juga diminta seirama soal penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta menyukseskan program hilirisasi dan industrialisasi.

Secara khusus, ia berpesan mengenai pentingnya hilirisasi yang memberikan nilai tambah besar bagi negara sesuai tema yang diangkat dalam rapat pimpinan hari ini.

"Tugas TNI-Polri adalah menjaga agar namanya industrialisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Punya Visi yang Sama, Jaga Hilirisasi Berjalan Baik

Ia mengatakan, salah satu upaya menjaga hilirisasi dan industrialisasi itu adalah dengan memberantas tambang dan ekspor ilegal.

Sebab, praktik-praktik tersebut disebutnya bakal mengganggu proses hilirisasi dan industrialisasi yang sedang dikerjakan pemerintah.

"Kalau ekspor ilegal misalnya timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Karena itu, itulah tugas TNI dan Polri," ujar Jokowi.

Sementara itu, soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Jokowi mengingatkan bahwa kepala satuan Polri dan TNI di setiap daerah mesti bertanggung jawab atas karhutla yang terjadi di daerah masing-masing.

"Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung pangdam, kapolda, danrem. Saya ngomong, 'hati-hati janji saya masih berlaku'," kata Jokowi.

Rapat pimpinan TNI-Polri turut dihadiri sejumlah pejabat, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Baca juga: Janji-janji Jokowi Setelah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Nasional
Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Nasional
Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Nasional
Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai 'Master Plan'

Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai "Master Plan"

Nasional
KPK Tahan Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jateng yang Tangani Puluhan Proyek Jalur Kereta

KPK Tahan Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jateng yang Tangani Puluhan Proyek Jalur Kereta

Nasional
Soal Kasus 'Vina Cirebon', Mahfud: Menurut Saya Memang Ada Permainan

Soal Kasus "Vina Cirebon", Mahfud: Menurut Saya Memang Ada Permainan

Nasional
Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Nasional
Anak Buahnya Dilaporkan Hasto ke Dewas sampai Bareskrim, Direktur KPK: Kami Sambut Baik

Anak Buahnya Dilaporkan Hasto ke Dewas sampai Bareskrim, Direktur KPK: Kami Sambut Baik

Nasional
Staf Hasto PDI-P Mau Laporkan Penyidik KPK ke Bareksrim, tapi Ditolak

Staf Hasto PDI-P Mau Laporkan Penyidik KPK ke Bareksrim, tapi Ditolak

Nasional
Sita Hp Hasto, Direktur KPK Sebut Penyidik Sudah Siapkan Diri dan Tidak Asal

Sita Hp Hasto, Direktur KPK Sebut Penyidik Sudah Siapkan Diri dan Tidak Asal

Nasional
Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos

Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos

Nasional
Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan, Kementerian KP Oper Kewenangan Sertifikasi AKP ke BPPSDM KP

Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan, Kementerian KP Oper Kewenangan Sertifikasi AKP ke BPPSDM KP

Nasional
Capaian Pertamina pada 2023: Berhasil Jalankan Program Unlock Value Pengembangan Usaha

Capaian Pertamina pada 2023: Berhasil Jalankan Program Unlock Value Pengembangan Usaha

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Gencatan Senjata, Israel Akan Sangat Terkucil di Dunia

Prabowo: Kalau Tak Mau Gencatan Senjata, Israel Akan Sangat Terkucil di Dunia

Nasional
DPR RI Usul Pembentukan Satgas Wujudkan Demokratisasi di Myanmar

DPR RI Usul Pembentukan Satgas Wujudkan Demokratisasi di Myanmar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com