Jelang Pemilu 2024, Jokowi Pesan TNI-Polri Jaga Kondusivitas dan Tak Ikut Politik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada aparat TNI dan Polri untuk menjaga kondusivitas, serta tidak terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Yang paling penting menjaga kondusivitas di tahun politik dan tidak terlibat dalam politik praktis," kata Jokowi usai memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Rabu (8/2/2023).

Akan tetapi, Jokowi mengaku tidak memberikan arahan khusus mengenai itu dalam pengarahannya yang berlangsung secara tertutup.

"Enggak, enggak ada (arahan khusus), saya kira TNI-Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tugaskan TNI-Polri Jaga Industrialisasi, Berantas Praktik Tambang dan Ekspor Ilegal

Mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan, secara garis besar, ia berpesan kepada TNI dan Polri untuk memiliki visi yang sama.

Selain menjaga kondusivitas di tengah tahun politik, TNI dan Polri juga diminta seirama soal penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta menyukseskan program hilirisasi dan industrialisasi.

Secara khusus, ia berpesan mengenai pentingnya hilirisasi yang memberikan nilai tambah besar bagi negara sesuai tema yang diangkat dalam rapat pimpinan hari ini.

"Tugas TNI-Polri adalah menjaga agar namanya industrialisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Punya Visi yang Sama, Jaga Hilirisasi Berjalan Baik

Ia mengatakan, salah satu upaya menjaga hilirisasi dan industrialisasi itu adalah dengan memberantas tambang dan ekspor ilegal.

Sebab, praktik-praktik tersebut disebutnya bakal mengganggu proses hilirisasi dan industrialisasi yang sedang dikerjakan pemerintah.

"Kalau ekspor ilegal misalnya timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Karena itu, itulah tugas TNI dan Polri," ujar Jokowi.

Sementara itu, soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Jokowi mengingatkan bahwa kepala satuan Polri dan TNI di setiap daerah mesti bertanggung jawab atas karhutla yang terjadi di daerah masing-masing.

"Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung pangdam, kapolda, danrem. Saya ngomong, 'hati-hati janji saya masih berlaku'," kata Jokowi.

Rapat pimpinan TNI-Polri turut dihadiri sejumlah pejabat, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Baca juga: Janji-janji Jokowi Setelah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot