Eks Ketua Bawaslu Gelisah Bawaslu Sekarang Banyak Tak Tahu soal Dugaan Kecurangan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Bambang Eka Cahya merasa prihatin lembaga yang pernah dipimpinnya itu kalah gesit dibandingkan koalisi masyarakat sipil dalam menemukan dugaan kecurangan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang diduga melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu disampaikannya dalam diskusi virtual yang dihelat Indonesia Corruption Watch (ICW) bertajuk "Jelang Sidang Kecurangan Pemilu: DKPP Harus Tindak Penyelenggara Bermasalah", Selasa (7/2/2023)

"Saya justru sangat prihatin kenapa ini tidak datang dari bawaslu. Itu pertanyaan saya. Dia punya instrumen, undang-undang, aparat sampai ke daerah, tapi saya tidak melihat ada satu gerakan pun yang bicara soal ini. Ini menggelisahkan buat saya, terus terang," kata Bambang.

"Bawaslu tidak mengambil poin penting dalam menjaga integritas pemilu dalam proses ini, justru masyarakat sipil yang mengambil peran itu," ujarnya menambahkan.

Baca juga: Bawaslu Curhat Tak Boleh Rekrut ASN Jadi Petugas Ad Hoc seperti KPU

Bambang lantas menyebut bahwa dugaan kecurangan yang terjadi dalam tahapan pemilu merupakan sesuatu yang sangat ironis. Sebab, pemilu merupakan jantung demokrasi.

Ia berharap, sidang perdana pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang menyeret 10 orang teradu, termasuk di antaranya anggota KPU RI Idham Holik, juga dapat mendengarkan keterangan Bawaslu.

"Ada begitu banyak persoalan dan Bawaslu sepertinya tidak tahu," kata Bambang.

"Aneh sekali ada peristiwa begitu besar dan tidak ada suara apapun dari Bawaslu yang menunjukkan mereka bekerja secara transparan dan akuntabel juga untuk melihat apa yang dikerjakan KPU dan bagaimana kemudian upaya-upaya mitigasi pencegahan sehingga tidak terjadi hal yang dikhawatirkan," ujarnya lagi.

Baca juga: Bawaslu Terima 313 Aduan Pencatutan NIK untuk Dukung 164 Bakal Calon DPD

Sebelumnya, informasi soal dugaan kecurangan ini dilontarkan gabungan LSM yang mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih sejak akhir 2022.

Dugaan kecurangan ini bermacam-macam, tetapi disinyalir melibatkan instruksi bahkan intimidasi dari jajaran KPU di tingkat pusat ke daerah.

Sementara itu, Bawaslu hanya menemukan 99 dugaan pelanggaran oleh KPU di setiap tingkatan pada masa pendaftaran, verifikasi, sampai penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 lalu.

Sebanyak 99 dugaan pelanggaran itu terdiri dari 80 temuan dan 19 laporan.

Baca juga: Bawaslu DKI: 44 Warga Jakarta Mengadu Data Pribadinya Dicatut sebagai Pendukung Bakal Calon DPD RI