BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, hasil skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang baru saja diumumkan beberapa waktu lalu, menjadi masukan bagi kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan perbaikan.

"Pemerintah mengikuti secara cermat beberapa survei sebagai bahan masukan untuk perbaikan. Antara lain indeks demokrasi indonesia, indeks persepsi korupsi, indeks negara hukum, global competitiveness index, dan lain-lain," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Selasa (7/2/2023).

"Dan indeks persepsi korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri," tegasnya.

Antara Foto/Hafidz Mubarak A Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kiri), Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) dan Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan pers terkait penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Presiden Joko Widodo menyampaikan penurunan skor IPK Indonesia menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk terus memperbaiki diri serta pemerintah terus berkomitmen dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.

Baca juga: Harun Masiku Tak Kunjung Ketemu, Jokowi: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan ...

Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran pemerintahan pusat dan daerah untuk memperbaiki sistem pemerintahan.

Selain itu, dia meminta agar pelayanan publik harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, Jokowi juga memberikan atensi untuk aparat penegak hukum.

"Saya ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tebang pilih," tambah Jokowi.

Antara Foto/Hafidz Mubarak A Presiden Joko memberikan keterangan pers terkait penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Presiden Joko Widodo menyampaikan penurunan skor IPK Indonesia menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk terus memperbaiki diri serta pemerintah terus berkomitmen dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.

Sebelumnya, Transperancy International Indonesia (TII) merilis corruption perception index (CPI) atau IKP Indonesia merosot 4 poin menjadi 34 pada tahun 2022.

Selain itu, Indonesia berada di posisi ke 110, atau turun 14 peringkat dari tahun sebelumnya di tingkat 96.

Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko mengatakan, dalam pengukuran CPI, pihaknya menggunakan sembilan indikator.

Sebanyak poin tiga indikator, tiga stagnan, dan dua indikator mengalami kenaikan. Adapun salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah political risk service (PRS) international country risk guide atau risiko politik.

Baca juga: Jokowi: Bantuan untuk Korban Gempa Turkiye Segera Dikirim

Antara Foto/Hafidz Mubarak A Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) memberikan keterangan pers terkait penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Presiden Joko Widodo menyampaikan penurunan skor IPK Indonesia menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk terus memperbaiki diri serta pemerintah terus berkomitmen dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.

Indikator ini turun 13 poin dari 48 pada 2021 menjadi 35 pada 2022.

Sementara itu, penurunan dalam jumlah lebih dari 4 poin menunjukkan adanya perubahan signifikan. “Itu turut menyumbang penurunan CPI kita dari 38 ke 34 tahun ini,” ujar Wawan.

(Penulis Dian Erika Nugraheny | Editor Bagus Santosa)