Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 07/02/2023, 14:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro mengatakan, perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meski hanya terjadi di tataran elite tetap harus segera diselesaikan supaya tidak meluas.

"Rangkaian-rangkaian perselisihan peristiwa yang terjadi antara PBNU-PKB perlu dinetralkan sesegera mungkin agar tak berimplikasi politik kepada kedua belah pihak," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/2/2023).

Agung menyampaikan, perselisihan antara PKB dan PBNU akhirnya merembet hingga saat ini. Yakni saat Gus Yahya melarang penggunaan atribut dan keterlibatan pengurus PBNU dalam kegiatan politik praktis.

Baca juga: Cak Imin Mau Dekati Golkar Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Kita Terbuka

"Perseteruan antara PBNU-PKB ini hanya berlangsung di tingkat elite. Karena ini bukan hal pertama menimbang sebelumnya sudah terjadi sejak Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf) terpilih, menimbang Cak Imin (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar) menjagokan Kiai Said (Aqil Siradj),"

"Itu setelah di beberapa kabupaten di Jawa Timur terindikasi pengurus yang mengusung Cak Imin sebagai capres. Termasuk kejadian kemarin, Mars 1 Abad PBNU yang digunakan oleh PKB," ucap Agung.

Agung mengatakan, meski perselisihan itu terjadi di tataran elite, hal itu tetap tidak bisa dibiarkan karena NU adalah organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia.

Baca juga: Soal Kemungkinan Koalisi Usai Muhaimin Bertemu Airlangga, PKB: Kita Serahkan kepada Beliau Berdua

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Menara Kompas, Jakarta, Senin (30/1/2023).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Menara Kompas, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Sebab menurut dia, jika hal itu dibiarkan maka akan berdampak kurang baik secara politis bagi kedua belah pihak.

Seperti diberitakan sebelumnya, perselisihan kedua belah pihak itu kembali mencuat setelah Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishfah Abidal Aziz menyatakan kecewa karena PKB menggunakan mars peringatan 1 abad hari lahir NU.

Mars itu digunakan sebagai suara latar dalam sebuah unggahan kegiatan Sarasehan Nasional Satu Abad NU di dalam akun Instagram Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Dalam sarasehan itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan partai yang dipimpinnya saat ini menjadi garda terdepan yang memperjuangkan aspirasi politik warga NU.

"Kami sebagai politisi-politisi yang lahir dan dibesarkan oleh NU amat sangat mensyukuri dan siap menjadi garda terdepan memperjuangkan aspirasi politik nahdliyin dan aspirasi politik warga NU di tanah air," kata lelaki yang kerap disapa Cak Imin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang juga hadir dalam sarasehan itu menyatakan PKB adalah partai politik yang tidak bisa dipisahkan dengan NU.

"Satu-satunya Partai yang sejalan, senapas, seiring dengan Nahdlatul Ulama hanyalah PKB, ini apa adanya yang saya ngomong apa adanya, enggak bisa meninggalkan sejarah," kata Said.

Baca juga: Banyak Pihak Mengaku Anak NU, Cak Imin Tak Khawatir Suara PKB Anjlok

"Saya heran kalau ada orang mengatakan NU harus jauh dari PKB. Enggak mungkin, enggak mungkin, itu melupakan sejarah itu," ujar Said.

Secara terpisah Ishfah mengatakan, kegiatan sarasehan nasional PKB itu sarat kepentingan politik praktis.

Selain itu, kata dia, pemakaian mars 1 abad NU itu menegaskan upaya PKB untuk mengesankan dirinya terafiliasi dengan NU sebagai ormas, jelang Pemilu 2024.

Padahal menurut Ishfah, sejak Yahya Cholil Staquf memimpin NU pada akhir Desember 2021, dia menyatakan organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu tidak akan terlibat dalam politik praktis, dan tidak terkait dengan partai politik manapun.

Baca juga: Muhaimin Akan Bertemu Golkar Pekan Depan, Ajak Merapat ke Gerindra-PKB

"Saya minta kepada teman-teman di PKB untuk berpolitik secara jujur dan bertanggung jawab. NU tidak untuk mendukung atau kemudian diklaim milik partai tertentu," ujar Ishfah kepada Kompas.com pada Selasa (31/1/2023).

Terkait persoalan itu, Yahya justru menyatakan tidak selamanya NU dan PKB sejalan.

"Ya saya lihat sih dari pengalaman ya, kadang kadang enggak sejalan juga PKB dengan NU itu. Jadi, ya, kan itu lagipula ini bukan soal apakah kita setuju dengan PKB atau tidak, walaupun banyak hal enggak setuju juga," kata Yahya ditemui di Menara Kompas usai acara Gagas RI, Senin (30/1/2023) malam.

(Penulis : Ardito Ramadhan, Nicholas Ryan Aditya, Vitorio Mantalean | Editor : Dani Prabowo, Bagus Santosa)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: 15 Senjata Api di Rumah Dito Mahendra Tak Terkait TPPU Eks Sekretaris MA

KPK: 15 Senjata Api di Rumah Dito Mahendra Tak Terkait TPPU Eks Sekretaris MA

Nasional
Kapolri Lantik Komjen Wahyu Widada Jadi Kabaintelkam, Irjen Fadil Imran Jadi Kabaharkam

Kapolri Lantik Komjen Wahyu Widada Jadi Kabaintelkam, Irjen Fadil Imran Jadi Kabaharkam

Nasional
Mahasiswa dari Puluhan Kampus Akan Demo Tolak Perppu Ciptaker 6 April

Mahasiswa dari Puluhan Kampus Akan Demo Tolak Perppu Ciptaker 6 April

Nasional
Soal Perbedaan Data Transaksi Janggal, Jokowi: Ditanyakan ke Menkeu dan Mahfud

Soal Perbedaan Data Transaksi Janggal, Jokowi: Ditanyakan ke Menkeu dan Mahfud

Nasional
KPK: 15 Senjata di Rumah Dito Mahendra Bukan untuk Olahraga, melainkan Bertempur

KPK: 15 Senjata di Rumah Dito Mahendra Bukan untuk Olahraga, melainkan Bertempur

Nasional
Kepala BPH Migas Sampaikan 3 Tantangan Pengelolaan Pasokan BBM Jelang Idul Fitri

Kepala BPH Migas Sampaikan 3 Tantangan Pengelolaan Pasokan BBM Jelang Idul Fitri

Nasional
Ganjar Dinilai Mainkan Gimik, Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U20 buat Cari Keuntungan Politik

Ganjar Dinilai Mainkan Gimik, Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U20 buat Cari Keuntungan Politik

Nasional
Pengamat Sebut Kasus Transaksi Janggal Rp 349 T Muncul karena Budaya Korupsi yang Mengakar

Pengamat Sebut Kasus Transaksi Janggal Rp 349 T Muncul karena Budaya Korupsi yang Mengakar

Nasional
Respons Jokowi soal Ganjar-Koster Tolak Timnas Israel: Ini Negara Demokrasi, tapi...

Respons Jokowi soal Ganjar-Koster Tolak Timnas Israel: Ini Negara Demokrasi, tapi...

Nasional
Arus Mudik Diprediksi Meningkat, Pertamina Siaga Penuhi Kebutuhan Energi Masyarakat

Arus Mudik Diprediksi Meningkat, Pertamina Siaga Penuhi Kebutuhan Energi Masyarakat

Nasional
11 Juta Warga Berlibur ke Luar Negeri, Jokowi: Rem Separuh Saja, Besar Sekali Devisanya

11 Juta Warga Berlibur ke Luar Negeri, Jokowi: Rem Separuh Saja, Besar Sekali Devisanya

Nasional
Jokowi: Menpora dan Kepala BNPT Dilantik Minggu Depan

Jokowi: Menpora dan Kepala BNPT Dilantik Minggu Depan

Nasional
Membongkar Nalar Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20

Membongkar Nalar Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20

Nasional
Elektabilitas Ganjar Diprediksi Tergerus Imbas Pembatalan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20

Elektabilitas Ganjar Diprediksi Tergerus Imbas Pembatalan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20

Nasional
Wahyu Kenzo dan 2 Lainnya Jadi Tersangka Kasus TPPU 'Robot Trading' ATG

Wahyu Kenzo dan 2 Lainnya Jadi Tersangka Kasus TPPU "Robot Trading" ATG

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke