Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perselisihan PKB-PBNU Harus Diakhiri supaya Tak Meluas

Kompas.com - 07/02/2023, 14:22 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro mengatakan, perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meski hanya terjadi di tataran elite tetap harus segera diselesaikan supaya tidak meluas.

"Rangkaian-rangkaian perselisihan peristiwa yang terjadi antara PBNU-PKB perlu dinetralkan sesegera mungkin agar tak berimplikasi politik kepada kedua belah pihak," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/2/2023).

Agung menyampaikan, perselisihan antara PKB dan PBNU akhirnya merembet hingga saat ini. Yakni saat Gus Yahya melarang penggunaan atribut dan keterlibatan pengurus PBNU dalam kegiatan politik praktis.

Baca juga: Cak Imin Mau Dekati Golkar Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Kita Terbuka

"Perseteruan antara PBNU-PKB ini hanya berlangsung di tingkat elite. Karena ini bukan hal pertama menimbang sebelumnya sudah terjadi sejak Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf) terpilih, menimbang Cak Imin (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar) menjagokan Kiai Said (Aqil Siradj),"

"Itu setelah di beberapa kabupaten di Jawa Timur terindikasi pengurus yang mengusung Cak Imin sebagai capres. Termasuk kejadian kemarin, Mars 1 Abad PBNU yang digunakan oleh PKB," ucap Agung.

Agung mengatakan, meski perselisihan itu terjadi di tataran elite, hal itu tetap tidak bisa dibiarkan karena NU adalah organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia.

Baca juga: Soal Kemungkinan Koalisi Usai Muhaimin Bertemu Airlangga, PKB: Kita Serahkan kepada Beliau Berdua

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Menara Kompas, Jakarta, Senin (30/1/2023).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Menara Kompas, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Sebab menurut dia, jika hal itu dibiarkan maka akan berdampak kurang baik secara politis bagi kedua belah pihak.

Seperti diberitakan sebelumnya, perselisihan kedua belah pihak itu kembali mencuat setelah Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishfah Abidal Aziz menyatakan kecewa karena PKB menggunakan mars peringatan 1 abad hari lahir NU.

Mars itu digunakan sebagai suara latar dalam sebuah unggahan kegiatan Sarasehan Nasional Satu Abad NU di dalam akun Instagram Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Dalam sarasehan itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan partai yang dipimpinnya saat ini menjadi garda terdepan yang memperjuangkan aspirasi politik warga NU.

"Kami sebagai politisi-politisi yang lahir dan dibesarkan oleh NU amat sangat mensyukuri dan siap menjadi garda terdepan memperjuangkan aspirasi politik nahdliyin dan aspirasi politik warga NU di tanah air," kata lelaki yang kerap disapa Cak Imin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang juga hadir dalam sarasehan itu menyatakan PKB adalah partai politik yang tidak bisa dipisahkan dengan NU.

"Satu-satunya Partai yang sejalan, senapas, seiring dengan Nahdlatul Ulama hanyalah PKB, ini apa adanya yang saya ngomong apa adanya, enggak bisa meninggalkan sejarah," kata Said.

Baca juga: Banyak Pihak Mengaku Anak NU, Cak Imin Tak Khawatir Suara PKB Anjlok

"Saya heran kalau ada orang mengatakan NU harus jauh dari PKB. Enggak mungkin, enggak mungkin, itu melupakan sejarah itu," ujar Said.

Secara terpisah Ishfah mengatakan, kegiatan sarasehan nasional PKB itu sarat kepentingan politik praktis.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com