Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Hasan mempertanyakan sumber dana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia menilai, hingga saat ini, 80 persen anggaran pembangunan yang dijanjikan pemerintah bakal didapatkan dari investor, masih belum jelas.

“Harapan kita 80 persen (dana) dari partisipasi pihak luar, kalau saya baca dari paper yang Bapak sajikan, (investor) baru menyatakan minat, 90 (investor) baru LOI (letter of interest),” ungkap Marwan dalam rapat bersama Otorita IKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023).

Baca juga: Jangka Waktu Kepemilikan HGU di IKN Bakal Diperpanjang hingga 95 Tahun

Ia menyampaikan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa 20 persen pendanaan IKN bakal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam catatannya, angka untuk pembangunan IKN senilai Rp 486 triliun. Maka beban APBN senilai Rp 97 triliun. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp 389 triliun.

“Itu sekitar Rp 390 triliun dari mana uangnya gitu loh?” ucap politisi Partai Demokrat ini

Ia lantas menyinggung sikap pemerintah terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, pemerintah tidak konsisten dengan rencana awal. Sehingga biaya APBN yang digelontorkan akhirnya membengkak.

“Kita belajar dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung, ternyata perubahan (sikap pemerintah) semudah membalikkan telapak tangan,” sebutnya.

“Tadinya dinyatakan tak menggunakan APBN, ternyata berubah menggunakan APBN. Sampai hari ini (dana) yang disuntikkan sudah lebih dari Rp 7 triliun,” papar dia.

Baca juga: Curhat Kepala Otorita IKN ke Komisi XI DPR: Kami Anggaran Sudah Punya tapi DIPA Belum

Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah tak perlu buru-buru melakukan pembangunan IKN.

Menurutnya, pembangunan ini tidak tepat dilakukan sekarang, di tengah kondisi ekonomi global yang berat.

Hal itu, lanjut dia, sesuai dengan pernyataan Jokowi yang menyampaikan kondisi ekonomi global sedang tidak menentu.

“Kalau bahasa Pak Jokowi, ojo kesusu (jangan buru-buru). Maksud saya dengan berbagai situasi kondisi ini, kalau pakai bahasa seberang itu membangun IKN alon-alon asal kelakon (pelan-pelan yang penting terjadi),” imbuhnya.