Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Kompas.com - 06/02/2023, 18:26 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Hasan mempertanyakan sumber dana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia menilai, hingga saat ini, 80 persen anggaran pembangunan yang dijanjikan pemerintah bakal didapatkan dari investor, masih belum jelas.

“Harapan kita 80 persen (dana) dari partisipasi pihak luar, kalau saya baca dari paper yang Bapak sajikan, (investor) baru menyatakan minat, 90 (investor) baru LOI (letter of interest),” ungkap Marwan dalam rapat bersama Otorita IKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023).

Baca juga: Jangka Waktu Kepemilikan HGU di IKN Bakal Diperpanjang hingga 95 Tahun

Ia menyampaikan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa 20 persen pendanaan IKN bakal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam catatannya, angka untuk pembangunan IKN senilai Rp 486 triliun. Maka beban APBN senilai Rp 97 triliun. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp 389 triliun.

“Itu sekitar Rp 390 triliun dari mana uangnya gitu loh?” ucap politisi Partai Demokrat ini

Ia lantas menyinggung sikap pemerintah terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, pemerintah tidak konsisten dengan rencana awal. Sehingga biaya APBN yang digelontorkan akhirnya membengkak.

“Kita belajar dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung, ternyata perubahan (sikap pemerintah) semudah membalikkan telapak tangan,” sebutnya.

“Tadinya dinyatakan tak menggunakan APBN, ternyata berubah menggunakan APBN. Sampai hari ini (dana) yang disuntikkan sudah lebih dari Rp 7 triliun,” papar dia.

Baca juga: Curhat Kepala Otorita IKN ke Komisi XI DPR: Kami Anggaran Sudah Punya tapi DIPA Belum

Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah tak perlu buru-buru melakukan pembangunan IKN.

Menurutnya, pembangunan ini tidak tepat dilakukan sekarang, di tengah kondisi ekonomi global yang berat.

Hal itu, lanjut dia, sesuai dengan pernyataan Jokowi yang menyampaikan kondisi ekonomi global sedang tidak menentu.

“Kalau bahasa Pak Jokowi, ojo kesusu (jangan buru-buru). Maksud saya dengan berbagai situasi kondisi ini, kalau pakai bahasa seberang itu membangun IKN alon-alon asal kelakon (pelan-pelan yang penting terjadi),” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com