Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/02/2023, 15:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Junimart Girsang mengatakan bahwa butuh waktu yang tepat sebelum PDI-P menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beserta jajarannya.

Menurut Junimart, tidak bisa serta merta Nasdem berkunjung ke DPP PDI-P atau menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Jadi jangan dipelesetkan misalnya, kalau dari pihak tertentu mau berkunjung belum bisa diterima, terus dipelesetin tidak mau diterima gitu loh, tapi harus diatur waktunya dengan tepat yang benar karena Ibu Ketum kan memang sangat disiplin dengan waktu juga," kata Junimart di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023).

Baca juga: Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Wakil Ketua Komisi II DPR ini melanjutkan, Megawati tak ingin membahas hal-hal yang tidak perlu dalam pertemuan tersebut. Sehingga, menurutnya, diperlukan juga kesepakatan hal-hal yang ingin dibahas antara Surya Paloh dan Megawati.

"Dan (Megawati) tidak mau berbicara yang tidak perlu-perlu, kalau memang itu urgen tentu bisa diatur secara baik tentang waktu diatur juga berapa lama pertemuan itu yang saya pahami tentang Ketum dan dari DPP itu sendiri," jelasnya.

Oleh karena itu, Junimart meminta Nasdem untuk bersabar menunggu waktu yang tepat sebelum berkunjung ke PDI-P. Namun, dia mengatakan bahwa PDI-P tidak menghalang-halangi kunjungan tersebut.

"Ya silakan saja kalau mau bertamu istilahnya ya harus sabar menanti," ujar Junimart.

Baca juga: Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Sebelumnya diberitakan, Surya Paloh mengatakan bahwa Partai Nasdem ingin melakukan pertemuan dengan semua partai politik (parpol) koalisi pemerintah, salah satunya dengan PDI-P.

Ia menyatakan, niatan itu ada, namun pihaknya menunggu sikap dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk pertemuan tersebut.

“Saya pikir keinginan untuk itu sih ada saja. Tinggal atur saja. Kita kasih kode-kode dulu. Barangkali bagaimana, kapan Bu Mega ada waktu yang baik?” ujar Surya di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu.

“Mudah-mudahan suasana kebatinannya sama, harapan penerimaan sama. Jadi jelas, (niat) ada. Itu intinya,” sambung dia.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Ia menyatakan, Nasdem ingin membangun soliditas antar parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Semuanya mempunyai kepentingan untuk membawa misi, bagaimana bangun kesadaran masyarakat, kematangan meraka dalam menyerap informasi, dan menjaga common sense, sekaligus menjaga kepentingan stabilitas nasional, untuk berdamai membangun kemajuan bangsa,” papar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com