Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Kompas.com - 05/02/2023, 12:27 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus Ketua Indonesia Memanggil (IM) 57+ M Praswad Nugraha mempertanyakan alasan Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto dikembalikan ke ke Kejaksaan Agung.

Ia menilai alasan dibalik kepindahan Fitroh ke institusi asalnya itu perlu diinvestigasi

Praswad mengatakan, jika penyebab kembalinya Fitroh ke Kejagung benar karena terdapat unsur pemaksaan untuk menaikkan status salah satu kasus oleh pimpinan KPK, maka Dewan Pengawas (Dewas) harus segera menggelar sidang kode etik.

“Perlu dilakukan investigasi serius mengenai latar belakang kembalinya saudara Fitroh ke Kejaksaan Agung,” kata Praswad dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/2/2023).

Baca juga: Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Menurut Praswad, sidang etik mesti digelar untuk mengungkap fakta terkait situasi di internal KPK dengan jelas kepada publik.

Praswad mempertanyakan nasib para pegawai pelaksana jika setingkat direktur di KPK bisa ditekan dan mesti mundur.

“Jika selevel direktur saja bisa ditekan, dan sampai harus mundur dari jabatannya, bagaimana dengan para pegawai di level pelaksana?” tutur Praswad.

Praswad meminta Dewas KPK proaktif dan tidak menunggu bola.

Menurut dia, jika memang dalam persoalan kembalinya Fitroh ke Kejagung terdapat unsur pemaksaan, maka independensi lembaga antirasuah telah hilang.

Kemudian, objektivitas dan harapan terakhir masyarakat yang mencari keadilan di tengah situasi yang begitu korup juga lenyap.

“Perlu diingat publik bahwa dugaan intervensi untuk menaikkan dan menghentikan kasus bukanlah hal pertama pernah terjadi di KPK era Firli Bahuri,” ujar Praswad.

Baca juga: Moeldoko: Pemberhentian 51 Pegawai Urusan Internal KPK

Ia mengungkit momentum penyidik dan penyelidik di KPK menggalang petisi untuk Firli karena diduga mengintervensi kasus.

KPK juga melakukan investigasi dan terungkap dugaan indikasi pelanggaran etik serius mengenai dugaan konflik kepentingan dalam penanganan kasus.

Tidak hanya itu, ia juga menyebut tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan terhadap para penyidik yang menangani perkara korupsi bantuan sosial (Bansos) merupakan bentuk intervensi.

“Jangan sampai Dewas saat ini akan dikenang sebagai Dewas yang terus mendiamkan kerusakan KPK terjadi,” kata Praswad.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

Nasional
Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Nasional
Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Nasional
Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Nasional
KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

Nasional
KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

Nasional
Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Nasional
Ada Bendungan Lolak, Jokowi Harap Produksi Padi di Sulut Meningkat

Ada Bendungan Lolak, Jokowi Harap Produksi Padi di Sulut Meningkat

Nasional
Anies Sepakat dengan PKS dan PDI-P yang Minta Sirekap Dievaluasi, tapi..

Anies Sepakat dengan PKS dan PDI-P yang Minta Sirekap Dievaluasi, tapi..

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com