Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Kompas.com - 03/02/2023, 19:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebut, pihaknya masih mengkaji perihal wacana penghapusan tenaga honorer.

Kemenpan RB terus berdiskusi bersama para bupati dan gubernur di seluruh Indonesia sebelum mengambil keputusan pada November mendatang.

"Kita sedang diskusi intensif dengan para bupati di Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), dan asosiasi para gubernur di seluruh Indonesia. Kita sedang cari titik temu," kata Anas saat ditemui di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).

Baca juga: Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Rapat dan Studi Banding

Anas membenarkan bahwa peraturan perundang-undangan mewajibkan penghapusan tenaga honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 28 November 2023.

Saat ini, Kemenpan RB masih terus melakukan pendataan jumlah tenaga honorer. Tersisa sekitar 2,2 juta tenaga honorer yang nasibnya masih menjadi tanda tanya.

Anas pun belum bisa memastikan apakah pihaknya bakal mengangkat seluruh tenaga honorer tersebut atau malah memberhentikan seluruhnya.

Namun, politisi PDI-P itu berjanji memberikan solusi terbaik bagi seluruh pihak.

"Intinya kita sedang data, tapi bukan berarti itu akan ada pengangkatan dari 2,2 juta (tenaga honorer). Tapi kita cari penyelesaian yang terbaik, win-win solution dengan teman-teman," ujar Anas.

Menurut Anas, pihaknya sedikitnya menyiapkan 4 alternatif untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Salah satunya, pengangkatan secara bertahap sebagai ASN.

Dia mengatakan, tenaga honorer punya peran penting di instansi pemerintahan sehingga Kemenpan RB akan berupaya mengambil langkah terbaik.

"Peran teman-teman honorer atau non ASN ini perannya juga penting di daerah. Ada banyak yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN justru non ASN bekerja," tutur mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Sebelumnya, Anas menyebut bahwa pihaknya menyiapkan tiga opsi menyikapi rencana penghapusan tenaga honorer di tanah air. Alternatif pertama, menghentikan semua tenaga honorer.

Kedua, mengangkat semua tenaga honorer. Opsi terakhir, mengangkat secara bertahap sesuai skala prioritas mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Baca juga: Menpan-RB: Presiden Minta Anggaran Kemiskinan Tidak Dibelanjakan untuk Urusan yang Tak Berdampak Langsung

Anas mengaku, ada dilema terhadap tiga opsi tersebut. Menurutnya, mengangkat semua tenaga honorer akan memberatkan pemerintah.

Tercatat, pada 5 Oktober 2022 rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542.

Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup instansi pusat dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah.

"Nanti akan kami kaji yang terbaik bersama DPR, bersama Kemenkeu, dan juga melihat potensi di lapangan," kata Anas saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Nasional
Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Nasional
Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Nasional
Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Nasional
Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Nasional
Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Nasional
Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Nasional
Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Nasional
Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Nasional
Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Nasional
Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Nasional
Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Nasional
Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com