Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Kaji Vaksin "Booster" Dosis 2 Jadi Syarat Bepergian Saat Ramadhan dan Idul Fitri

Kompas.com - 03/02/2023, 17:46 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal mengkaji vaksinasi booster dosis kedua sebagai syarat bepergian saat bulan puasa (Ramadhan) dan hari raya Idul Fitri.

Adapun vaksinasi booster dosis kedua sudah bisa diberikan kepada orang dewasa dengan usia di atas 18 tahun sejak 24 Januari 2023. Artinya pemerintah memutuskan dosis keempat tidak lagi terbatas untuk tenaga kesehatan.

"Tentang Ramadhan atau Idul Fitri apakah vaksinasi (booster kedua) ini jadi syarat (bepergian), mungkin nanti kita kaji paling baiknya bagaimana," kata Kepala adan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Syarifah Liza Munira dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Baca juga: Hasil Sero Survei Januari 2023: Peningkatan Kadar Antibodi Tertinggi dari Vaksin Booster

Liza mengatakan, kajian penerapan vaksinasi booster kedua sebagai syarat perjalanan perlu mempertimbangkan banyak hal.

Menurutnya, bukan hanya vaksinasi saja yang akan dibahas, tapi juga penerapan jaga jarak (social distancing), dan memakai masker jika merasa sakit. Sebab, cara mencegah penularan bukan hanya dilakukan dengan vaksinasi semata.

"Ada social distancing, anjuran untuk memakai masker bagi mereka yang merasakan gejala, atau kontak erat dengan kasus positif untuk segera tes, lakukan social distancing dan isolasi," tutur dia.

Di sisi lain, hasil survei serologi antibodi (sero survei) pada Januari 2023 untuk melihat kadar antibodi penduduk juga menjadi pertimbangan.

Baca juga: Ada Vaksin Booster Kedua, Bakal Jadi Syarat Perjalanan?

Hasil sero survei menunjukkan, 99 persen populasi Indonesia sudah memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2 atau Covid-19. Tercatat, kadar antibodi masyarakat meningkat menjadi 3.207 u/ml pada Januari 2023 dari sebelumnya 2.095 u/ml pada Juli 2022.

"Jadi vaksinasi ini satu cara dan utama, tapi masih banyak hal lain yang jadi bagian dari preventif Covid-19," jelasnya.

Sementara itu sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengaku pihaknya belum berencana menjadikan vaksinasi Covid-19 booster kedua atau dosis keempat sebagai syarat perjalanan.

Hal ini belum diberlakukan meski subvarian Covid-19 terus bermutasi dan tidak diberlakukannya lagi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

Baca juga: Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Wiku menyebut ada beberapa alasan mengapa vaksinasi booster dosis kedua belum berlaku sebagai syarat perjalanan. Ia menilai, kondisi kasus Covid-19 di Tanah Air terkendali dan cenderung landai.

Landainya kasus lantas membuat vaksin booster kedua sebagai syarat perjalanan jadi tidak masuk akal. Dia khawatir, syarat yang tidak relevan bagi pelaku perjalanan dalam dan luar negeri ini menimbulkan reaksi negatif dari publik.

"Meminta untuk melakukan syarat vaksinasi (dosis kedua) itu belum relevan. Kalau kasusnya enggak terkendali atau naik, nah baru dikasih syarat, dan itu jadi masuk akal. Baru publik bisa menerima," ucap Wiku saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/1/2023).

Baca juga: Kemenkes: Total Ada 3 Kasus Kraken di Indonesia, Semua Bergejala Ringan

Sebagai informasi, aturan vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/380/2023 Tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster Ke-2 Bagi kelompok Masyarakat Umum.

Adapun jenis vaksin yang dapat digunakan adalah vaksin Covid-19 yang telah mendapat persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan memperhatikan vaksin yang ada.

Vaksinasi Covid-19 dosis booster kedua diberikan dengan jarak waktu enam bulan sejak vaksinasi dosis booster pertama. Vaksinasi harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau di pos pelayanan vaksinasi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com