Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sebut Mungkin Saja Airlangga-Anies Dipasangkan, tapi...

Kompas.com - 02/02/2023, 18:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi mengungkapkan, peluang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Anies Baswedan dipasangkan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tetap ada pasca Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyambangi kantor DPP Golkar, Rabu (1/2/2023).

Akan tetapi, ia meyakini pasangan itu bakal diusung dengan tema yang bukan perubahan.

Diketahui, Anies adalah bakal calon presiden (capres) Partai Nasdem dan didukung oleh dua partai politik calon mitra koalisi perubahan, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kalau misalnya pasang dipasangkan itu ya bisa saja, tapi kan namanya enggak mungkin perubahan," kata Hasan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/2/2023).

Baca juga: Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Sementara itu, tema yang dimungkinkan untuk mengusung pasangan Airlangga-Anies justru keberlanjutan.

Pasalnya, kata Hasan, Partai Golkar dan Partai Nasdem sama-sama pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki tema besar keberlanjutan.

"Kalau satunya keberlanjutan, satunya perubahan, ya enggak bisa ketemu dong, kan begitu," ujarnya.

Soal Anies Baswedan, menurutnya, lebih cocok disebut sebagai capres keberlanjutan. Sebab, diusung oleh Nasdem yang bagian dari pemerintahan Jokowi saat ini.

"Kalau Nasdem kan gini, jadi Anies itu kan capresnya Nasdem. Kalau capresnya Nasdem harusnya dia lebih cenderung ke keberlanjutan daripada perubahan," kata Hasan.

"Kecuali, Anies capresnya PKS awalnya. Nah, kalau itu bisa tuh (perubahan). Capres perubahan. Jadi, menurut saya, kalau Anies itu capresnya Nasdem, kalau pun nanti dinegosiasi bisa menjadi cawapres, capres, harus nya temanya bukan perubahan. Temanya keberlanjutan," ujarnya lagi.

Baca juga: Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pasca pertemuan di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2/2023). KOMPAS.com/ Tatang Guritno Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pasca pertemuan di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Diketahui, belakangan dinamika politik menjelang Pemilu 2024 semakin menarik.

Terkini, Nasdem yang merupakan pengusung Anies, berkunjung ke DPP Golkar pada Rabu kemarin.

Usai pertemuan, Surya Paloh membuka kemungkinan pihaknya bergabung dengan KIB.

KIB merupakan koalisi yang diisi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Apakah (Nasdem) akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan? Jadi kemungkinan itu masih terbuka,” ujar Surya Paloh.

Baca juga: Surya Paloh Disebut Sedang Berkompromi, Ingin Capreskan Anies, tapi Tetap Akur dengan Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh juga menyampaikan bahwa kunjungannya ke Golkar merupakan salah satu prioritas.

Sebab, sebelum mendirikan Nasdem, Surya Paloh berkiprah lama di partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Kenapa mengunjungi Golkar, ya prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme. Ada satu pejalanan. Sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi,” katanya.

“Jadi, di Golkar sendiri (saya berkiprah) 43 tahun. Baru kemudian ada Nasdem. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi ini modal kebersamaan. Catatan sejarah saling pemahaman,” ujar Surya Paloh lagi.

Baca juga: Surya Paloh Mesra dengan Golkar, Rencana Pencapresan Anies Dinilai Rawan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Anggap Giat Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

MK Anggap Giat Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

Nasional
MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim 'Dissenting Opinion'

MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim "Dissenting Opinion"

Nasional
Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Nasional
Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com