Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah mengaku bahwa DPR RI belum menerima kandidat nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sampai saat ini DPR belum menerima usulan nama calon Gubernur BI dari Presiden Jokowi. Ditunggu saja proses pengajuan yang dikirimkan dari pemerintah,” ungkap Said dalam keterangan persnya, Kamis (2/2/2023).

Said menjelaskan, masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo diketahui akan segera berakhir pada Mei 2023. Presiden Jokowi diperkirakan akan mengirimkan nama calon Gubernur BI yang baru selambat-lambatnya pada minggu ketiga Februari.

“Dari nama-nama yang beredar semuanya memiliki reputasi dan kompetensi yang sangat baik. Saatnya nanti jika Presiden Jokowi sudah mengirimkan nama calon Gubernur BI ke DPR, kami mengharapkan dukungan masyarakat dan media massa untuk ikut memberikan masukan dan informasi atas calon Gubernur BI yang diusulkan pemerintah,” ujar Said dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Belum Terima Usulan Calon Gubernur BI, Ketua Banggar: Selambatnya Pekan Ketiga Februari

Lebih lanjut, politisi yang juga anggota Komisi XI DPR RI tersebut meyakini, Presiden Jokowi akan mengajukan tokoh-tokoh berkualitas dan kompeten dalam memimpin BI.

Ia pun berharap, Presiden Jokowi sebaiknya hanya mengusulkan satu nama calon Gubernur BI ke DPR.

“Diharapkan Presiden Jokowi dapat mengusulkan satu nama. Hal ini untuk mengurangi berbagai spekulasi dan manuver-manuver yang tidak perlu di tahun politik,” ucap Said.

Harus miliki chemistry dengan pemerintah

Said menilai bahwa figur Gubernur BI harus memiliki chemistry yang kuat dengan pemerintah, khususnya dengan kementerian sektor perekonomian dan keuangan.

Tak hanya itu, perlu adanya juga chemistry dengan otoritas lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebab, kedudukan BI sangat penting sebagai regulator sektor makroprudensial.

“Apalagi setelah pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), kami membutuhkan banyak aturan pelaksana yang harus segera dibuat. Butuh kerja cepat dan solid dengan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang di dalamnya ada unsur BI,” kata Said.

Baca juga: Ketua Banggar DPR RI Yakin Ekonomi RI Tangguh Hadapi Potensi Resesi 2023

Melalui UU tersebut, ia menjelaskan, BI diberikan peran lebih besar untuk turut serta dalam upaya menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan nasional.

"Sehingga itu merupakan tugas yang tidak ringan dan membutuhkan usaha yang lebih besar dari BI," tutur Said.

Selain itu, Said menilai. BI memiliki tugas penting dalam pengendalian inflasi dan kurs, terlebih selama 2023. Pasalnya, 2023 merupakan tahun tahun yang penuh tantangan bagi ekonomi dan devisa Indonesia.

Oleh karena itu, sebutnya, BI perlu memastikan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) bukan hanya di sektor sumber daya alam (SDA) saja, tetapi bisa diperluas ke sektor lainnya seperti perbankan.

“Yang juga penting adalah tetap memastikan kebijakan DHE setidaknya enam bulan sampai satu tahun dengan insentif bagi pengekspor yang diberikan pas untuk menopang usaha mereka,” tutupnya.

Sebagai informasi, masa jabatan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI akan berakhir pada Mei 2023. Sederet nama muncul sebagai kandidat pengganti Perry Warjiyo mulai ramai diperbincangkan di ruang publik.

Adapun sederet nama yang dianggap mumpuni serta layak menjadi pemimpin bank sentral tersebut, mulai dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Gubernur BI saat ini Perry Warjiyo.