Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

Kompas.com - 02/02/2023, 16:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Sadarestuwati mengaku partainya menerima apapun keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana perombakan kabinet atau reshuffle.

Terkait tidak adanya reshuffle pada Rabu Pon (1/2/2023) kemarin, PDI-P juga menghormati hal tersebut karena wewenang Presiden.

"Iya dong. Itu hak prerogatif presiden," kata Sadarestuwati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Sadarestuwati juga menepis bahwa PDI-P adalah partai yang meminta presiden melakukan reshuffle kepada menteri Partai Nasdem.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Digoyang Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Adapun sebelumnya, dua elite PDI-P yaitu Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyarankan Jokowi merombak kabinet.

Dua menteri Partai Nasdem yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dianggap harus dievaluasi dengan cara reshuffle.

"Siapa yang minta? Enggak ada yang minta," imbuh Sadarestuwati.

"Ndak, ndak lah, enggak ada," tambahnya.

Baca juga: Kode Jokowi soal Rabu Pon dan Reshuffle Kabinet yang Urung Terjadi

Di sisi lain, anggota Komisi V DPR ini mengatakan bahwa partainya menyambut baik adanya niatan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang ingin menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Ia menegaskan, PDI-P adalah partai yang terbuka kepada siapa pun pihak, termasuk Partai Nasdem.

"Kami selalu menerima siapapun yang akan berkunjung, kan sudah kami buktikan beberapa waktu lalu Nasdem berkunjung, Demokrat berkunjung kami menerima," kata dia.

Isu reshuffle mengemuka satu bulan terakhir.

Isu yang terdengar adalah Presiden bakal melakukan reshuffle kepada dua menteri Nasdem, Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar.

Isu itu muncul setelah elite PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan Hasto Kristiyanto mengatakan menteri-menteri Nasdem perlu dievaluasi.

"Pak Jokowi sudah memberi sinyal, reshuffle itu pasti akan dilakukan, pasti. Apakah akan jangka waktu dekat, atau dua tiga bulan, menurut Pak Jokowi, tunggu waktunya, tunggu saja kan begitu, tapi pasti," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Akan tetapi, pada Rabu Pon kemarin, tidak ada reshuffle kabinet. Jokowi tetap mempertahankan komposisi menteri yang ada saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com