Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Kompas.com - 02/02/2023, 16:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi mengungkapkan kemungkinan bahwa besar peluang bagi Partai Nasdem yang merapat ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) daripada Golkar ke Koalisi Perubahan.

Hal itu dilihatnya pasca pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan DPP Golkar yang diterima oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Rabu (1/2/2023).

"Kalau Golkar merapat ke Perubahan kayanya enggak mungkin ya. Karena kan Golkar itu partai establishment. Dia pendukung pemerintah, jadi kalau dia gabung judulnya di Perubahan kan agak susah lah," kata Hasan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/2/2023).

Ia pun mengungkit jabatan Airlangga di kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) Ma'ruf Amin yaitu Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian.

Baca juga: Saat Surya Paloh Menari di Balik Koalisi Perubahan, Rangkul Golkar dan Wacana Anies-Airlangga

Jabatan tersebut dinilai semakin tak mungkin membuat Golkar mengambil pilihan yang beresiko dengan bergabung ke Koalisi Perubahan.

"Enggak mungkin lah. Menteri koordinator kemudian bergabung ke koalisi perubahan, itu kan namanya makan kepala sendiri kan," ujarnya.

Sementara itu, Partai Nasdem dimungkinkan merapat ke KIB.

Bukan tanpa sebab, karakter partai pendukung pemerintah juga merupakan karakter Nasdem.

"Nasdem itu sebenarnya karakternya establishment, bukan perubahan. Jadi kalau yang karakter establishment itu menurut saya lebih mungkin Nasdem yang bergabung ke KIB karena sama sama establishment, bukan perubahan," nilai Hasan.

Baca juga: Kode Jokowi soal Rabu Pon dan Reshuffle Kabinet yang Urung Terjadi

Lebih jauh, Hasan menambahkan, Surya Paloh juga merasa nyaman ketika berada di DPP Golkar.

Apalagi, Surya menyebut bahwa Golkar adalah prioritas yang disambangi. Surya sebelumnya lama terjun di dunia politik bersama partai pohon beringin itu, sebelum akhirnya memilih keluar dan mendirikan Nasdem.

"Nasdem ini kan alumni Golkar juga jadi ya sama-sama establishment nih paradigmanya establishment. Bukan perubahan," kata Hasan.

Sebaliknya, apabila Golkar merapat ke Koalisi Perubahan akan terkesan aneh.

Sebab, Golkar saat ini masih berada dalam pemerintahan Jokowi yang menginginkan keberlanjutan, bukan perubahan.

"Itu paradigma itu kuat, jadi paradigma karya dan kekaryaan itu di Golkar kuat. Jadi enggak mungkin mereka bergabung dengan koalisi yang namanya perubahan," tutur Hasan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com