Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Pascal Wilmar Yehezkiel
Pemerhati Hukum

Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan FH UGM

Menanti Putusan Eliezer: Progresif untuk Keadilan

Kompas.com - 01/02/2023, 15:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PENANGANAN kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat akan masuk pada agenda terakhir, yakni pembacaan putusan hakim.

Sebelumnya, salah satu terdakwa kasus tersebut, Richard Eliezer dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 340 KUHP serta dilakukan secara bersama sesuai Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sehingga dituntut 12 tahun penjara.

Requisitoir JPU ini menuai kritik karena tidak mempertimbangkan beberapa alasan yang dapat meringankan terdakwa Eliezer dengan kedudukannya sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator).

Selain itu, jaksa tidak mempertimbangkan alasan penghapus pidana seperti daya paksa (overmact) sebagaimana fakta persidangan yang membuktikan keadaan Eliezer pada saat itu mengalami tekanan psikis atas perintah atasan.

Hal itu sebagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana actus non facit reum, nisi mens sit rea, atau dalan terjemahan bahasa Inggris an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty.

Artinya, tidak cukup seseorang dapat dipidana hanya karena telah melanggar hukum, tetapi harus dilihat sikap batin (niat) atau maksud tujuan dari orang tersebut.

Sehingga alasan penghapus pidana dapat menjadi entry point pembelaan terdakwa untuk bebas dari jeratan norma yang dituntut JPU.

Namun, prinsip tersebut hanya akan menjadi imajiner ketika majelis hakim sebagai pihak yang memutus dan mengadili perkara tersebut bersikap legalistik atau tidak mau terlepas dari belenggu undang-undang dan rabun akan esensi penegakan hukum, yakni memberikan keadilan substansial.

Karakteristik penegakan hukum Indonesia

Pengalaman praktik peradilan pidana saat ini, masih cenderung mutlak berpatokan pada undang-undang semata. Sehingga corak legisme atau positivisme menjadi kultur peradilan pidana Indonesia.

Budaya hukum tersebut tidak terlepas dari sejarah perkembangan hukum Indonesia sejak era kolonial yang mengadopsi paradigma hukum Belanda dengan sistem civil law.

Pola penegakan hukum tersebut sebenarnya tidak sejalan dengan karakter negara hukum modern yang menekankan pada keadilan substansial, bukan pada keadilan prosedural (positivistik).

Lebih fundamental daripada itu, esensi hukum adalah keadilan. Ketika penegakan hukum tidak menghadirkan keadilan, maka hal tersebut bukanlah penegakan hukum yang sejati seperti adagium yang dikatakan St. Augustine “un just law is no law at all" atau hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali.

Fenomena penegakan hukum yang terjadi saat ini, banyak para aparat penegak hukum terdoktrin atau mereduksi pemahaman bahwa penegakan hukum diartikan sama dengan menegakkan undang-undang semata.

Sehingga kebanyakan aparat penegak hukum terbelenggu pada ketentuan normatif undang-undang.

Padahal pada hakikatnya penegakan hukum tidak akan terlepas dari berbagai unsur nonhukum seperti moral, perilaku, dan sosial.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com