Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Siap Fasilitasi “Safe House” untuk Hakim Kasus Ferdy Sambo jika Diminta

Kompas.com - 01/02/2023, 12:45 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) menyatakan, siap memfasilitasi safe house atau rumah aman bagi majelis hakim yang mengadili perkara yang menjerat mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo.

Adapun majelis hakim pada kasus Ferdy Sambo dipimpin oleh hakim Wahyu Iman Santoso dengan anggota majelis Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KY Miko Ginting menanggapi isu adanya “gerakan bawah tanah” yang berupaya mengintervensi putusan terhadap eks Polisi dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) tersebut.

“Prinsipnya KY terbuka untuk memfasilitasi pengamanan terhadap hakim, termasuk salah satunya dalam bentuk safe house atau bentuk-bentuk lain,” ujar Miko saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Soal Isu Gerakan Bawah Tanah Vonis Sambo, Mahfud: Tunggu Vonis

Kendati demikian, Miko menegaskan bahwa fungsi KY hanya akan memfasilitasi dan bukan menyediakan safe house tersebut kepada majelis hakim.

Ia mengatakan, penyediaannya tempat pengamanan nantinya dilakukan oleh aparat penegak hukum atau lembaga lain yang memiliki fasilitas yang dibutuhkan.

“Sisi lainnya, setiap tindakan pengamanan, terutama yang bersifat khusus, memerlukan consent (persetujuan),” papar Miko.

“Oleh karena itu, KY menunggu dari hakim yang merasa membutuhkan untuk kemudian ditindaklanjuti,” ucapnya.

Sebagai informasi, isu adanya "gerakan bawah tanah" menjelang vonis terhadap Ferdy Sambo diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Adapun dalam kasus ini, Ferdy Sambo menjadi terdakwa bersama dengan Putri Candrawathi, Ricky Rizal atau Bripka RR, Richard Eliezer atau Bharada E dan Kuat Ma’ruf.

Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu.

Mereka dinilai telah melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: Bayang-bayang Gerakan Bawah Tanah dan Celah Intervensi Vonis Ferdy Sambo...

Eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup. Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dan Putri Candrawathi dituntut pidana penjara delapan tahun. Sementara itu, Richard Eliezer dituntut pidana penjara 12 tahun penjara oleh JPU.

Dalam nota pembelaannya, kelima terdakwa itu meminta majelis hakim membebaskannya dari segala tuntutan jaksa atas kasus pembunuhan tersebut.

Sementara itu, dalam repliknya, JPU meminta majelis hakim menolak dan mengesampingkan pleidoi yang telah disampaikan para terdakwa maupun penasihat hukumnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com