Faisal Basri: Raja "Conflict of Interest" Itu Moeldoko, Ada di Pusat Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengkritik benturan  konflik kepentingan atau conflict of interest sejumlah anak buah Presiden Joko Widodo yang berkelindan dengan posisi strategis di dunia bisnis.

Dua di antara sejumlah pejabat itu adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Menteri Koordinator Bidang maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Pernyataan ini Faisal kemukakan saat menjadi pemateri dalam acara "Peluncuran Corruption Perception Index 2022 oleh Transparency International Indonesia (TII)".

“Raja conflict of interest itu adalah Moeldoko. Ada di pusat Istana,” kata Faisal di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Hasil Musra Kalsel: Mahfud MD, Moeldoko, dan Sandiaga Uno Jadi Figur Cawapres Favorit

Faisal bahkan menyebut, di lingkungan istana, Moeldoko mengurus Online Single Submission (OSS).

Adapun OSS merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi. Sistem ini mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat.

Kemudian, Moeldoko juga menangani pengadaan barang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

“Itu kan yang namanya petty corruption,” ujar Faisal.

Ia juga menyoroti jabatan Moeldoko sebagai Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo).

Selain itu, Faisal mempersoalkan posisi Luhut yang memiliki perusahaan penghasil kendaraan motor berbasis tenaga listrik.

Baca juga: Urutan Ketiga di Survei LSI, Demokrat Singgung Keberhasilan AHY Hadapi Moeldoko

Menurut dia, dalam waktu dekat pemerintah akan memberikan subsidi Rp 7 juta per mobil. Di sisi lain, kata Faisal, Luhut juga meminta pajak 11 persen diturunkan.

“Coba subsidi untuk kendaraan listrik itu Rp 7 triliun, pada saat yg sama subsidi KRL akan dipangkas dari yang hanya Rp 2 triliunan jadi Rp 1 triliunan,” ujar dia.

Menurut Faisal, dalam hal ini kepentingan masyarakat telah dikorbankan demi segelintir orang.

Padahal, menurut dia, persoalan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan publik.

“Itu buat saya sudah to much, enough is enough, jadi rakyat itu betul-betul dikorbankan,” ujar Faisal.

Sementara itu, saat dihubungi Kompas.com, Moeldoko menyebut tudingan Faisal Basri keliru. Ia mengaku tidak mengerti maksud pernyataan ekonom tersebut.

Mantan Panglima TNI itu menyebut, Periklindo memiliki fungsi menyosialisasikan kendaraan listrik kepada masyarakat.

Baca juga: Istana Diduga Intervensi KPU soal Peserta Pemilu, Moeldoko: Apa Kepentingannya?

Adapun OSS dan LKPP, kata dia, bukan wewenang Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

“Sama sekali ngawur. Periklindo itu dalam menjalankan fungsinya lebih kepada sosialisasi kepada masy tentang kendaraan listrik,” ujar Moeldoko.

“Saya belum membaca pernyataannya tetapi kalau memang seperti itu saya katakan itu tidak benar,” kata dia.

Sebelumnya, TII merilis corruption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IKP) Indonesia merosot 4 poin menjadi 34 pada tahun 2022.

Selain itu, Indonesia turun peringkat berada di posisi ke 110, turun 14 peringkat dari tahun sebelumnya di tingkat 96.

Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko mengatakan, dalam pengukuran CPI, pihaknya menggunakan 9 indikator.

Sebanyak poin 3 indikator, tiga stagnan, dan dua indikator mengalami kenaikan.

Adapun salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah political risk service (PRS) international country risk guide atau risiko politik.

Indikator ini turun 13 poin dari 48 pada 2021 menjadi 35 pada 2022. Sementara itu, penurunan dalam jumlah lebih dari 4 poin menunjukkan adanya perubahan signifikan.

“Itu turut menyumbang penurunan CPI kita dari 38 ke 34 tahun ini,” ujar Wawan.