PKB Dorong DPR Bentuk Tim Kajian Matangkan Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat membentuk tim untuk mengkaji usulan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar terkait penghapusan jabatan gubernur.

"Kita akan dorong DPR membentuk tim kajian untuk mematangkan usulan ini," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Sultan: Terserah Pemerintah Pusat, Bukan Cak Imin

Menurut Daniel, jabatan gubernur dihapuskan karena menggunakan anggaran yang besar bahkan terbuang sia-sia.

Daniel menyebut, PKB memberikan alternatif agar jabatan gubernur diganti menjadi gubernur jenderal, setingkat menteri yang diangkat oleh presiden.

"Indonesia bisa jauh lebih cepat sejahtera, pembangunan jalan-jalan rusak di kabupaten dan desa-desa bisa dibangun dengan cepat dan efektif," kata Daniel.

Kemudian, lanjut dia, anggaran gubernur yang lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun, bisa langsung masuk dan dikelola oleh kabupaten kota.

"Nantinya, DPRD di tingkat provinsi bisa naik, menambah jumlah DPR RI dan DPD," tambah dia.

Baca juga: Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Dihapus karena Tak Efektif dan Anggarannya Terlalu Besar

Daniel menambahkan, PKB bakal mendiskusikan dan berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait usulan Muhaimin itu.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar berpandangan bahwa jabatan gubernur tidak terlalu efektif sehingga sebaiknya dihapus saja.

Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, anggaran untuk gubernur terlalu besar, padahal tugasnya hanya menghubungkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota.

"Pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung, tidak mempercepat," kata Muhaimin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Muhaimin mengatakan, pihaknya sedang mematangkan wacana tersebut dengan para ahli.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Usul Pemilihan Langsung Gubernur Dihapus

Ia menuturkan, sebelum menghapus jabatan gubernur, PKB lebih dulu mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung ditiadakan.

Wakil Ketua DPR ini berpendapat, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung semestinya cukup pada pemilihan bupati dan wali kota saja.

"Jadi pilkada tidak ada di gubernur, hanya di kabupaten kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur," ujar Muhaimin.