Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Kompas.com - 31/01/2023, 13:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menghormati dukungan yang diberikan terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasdem dan Demokrat kepada Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden (capres).

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan, dukungan untuk Anies ini adalah bagian dari urusan rumah tangga partai lain. Oleh karena itu, dia enggan mengomentari lebih lanjut hal tersebut.

"Kami menghormati kedaulatan kawan-kawan parpol untuk menentukan agenda politiknya. Kalaupun kawan-kawan mengusung Anies Baswedan atau siapa pun itu hak mereka. PDI Perjuangan tidak dalam kapasitas untuk memberi komentar," kata Said saat dihubungi Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Anies Dapat Tiket Capres, PKB Ucapkan Selamat

Lebih lanjut, Said mengatakan, saat ini PDI-P sedang fokus dengan internal partainya. Antara lain, melakukan konsolidasi menata kelembagaan partai, serta meneruskan program-program kerakyatan untuk menjaga amanah rakyat yang diberikan.

"Kami diminta fokus untuk membuat program-program konkret oleh Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri), seperti; menanam pohon untuk berkontribusi pada perbaikan lingkungan," jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan, PDI Perjuangan juga tetap menjaga silaturahmi dan komunikasi politik yang baik dengan partai lain. Utamanya, dengan partai pendukung pemerintah Koalisi Pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin untuk mengawal hingga akhir pemerintahan pada 2024.

"Dan yang pasti komunikasi politik itu untuk menopang harapan koalisi pada pilpres nanti, sebab sesuai amanat Ibu Ketua Umum, PDI Perjuangan akan merajut kerja sama politik sebagai jalan koalisi pada Pilpres nanti," ucapnya.

Baca juga: Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini mengatakan, PDI-P tetap bakal bekerja sama dengan partai politik lain untuk menghadapi Pemilu 2024. Sebab, PDI-P memiliki prinsip gotong royong yang juga akan digunakan dalam membangun kerja sama politik.

"Meskipun PDI Perjuangan bisa mencalonkan Presiden sendiri, namun prinsip kerja kami adalah gotong royong, ini yang menjadi fokus kami," ujar Said.

Sebelumnya diberitakan, PKS telah resmi menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai capres. Sebelumnya, Anies didukung Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Ketiga partai ini pun sedang menjajaki koalisi bernama Koalisi Perubahan.

Dengan demikian, Anies telah mengantongi tiket yang cukup untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

 

Adapun syarat untuk calon presiden adalah memenuhi ambang batas presiden atau presidential threshold 20 persen suara di parlemen. Dukungan dari Nasdem, Demokrat dan PKS sudah memenuhi ambang batas tersebut.

"Kita bersyukur satu per satu dukungan resmi diputuskan untuk Anies Baswedan akan hadirnya perubahan,” ujar perwakilan Anies untuk tim kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said dalalm jumpa pers di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usung Siapa di Pilkada Jakarta, Nasdem Sebut Anies dan Tokoh Lain Punya Peluang Sama

Soal Usung Siapa di Pilkada Jakarta, Nasdem Sebut Anies dan Tokoh Lain Punya Peluang Sama

Nasional
KPK Ungkap Dugaan Uang Korupsi di DJKA Mengalir sampai BPK

KPK Ungkap Dugaan Uang Korupsi di DJKA Mengalir sampai BPK

Nasional
KemenPPPA Minta Polri Pastikan Polwan Pembakar Suami Didampingi Psikolog Klinis

KemenPPPA Minta Polri Pastikan Polwan Pembakar Suami Didampingi Psikolog Klinis

Nasional
Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Nasional
Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Nasional
Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Nasional
Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai 'Master Plan'

Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai "Master Plan"

Nasional
KPK Tahan Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jateng yang Tangani Puluhan Proyek Jalur Kereta

KPK Tahan Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jateng yang Tangani Puluhan Proyek Jalur Kereta

Nasional
Soal Kasus 'Vina Cirebon', Mahfud: Menurut Saya Memang Ada Permainan

Soal Kasus "Vina Cirebon", Mahfud: Menurut Saya Memang Ada Permainan

Nasional
Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Nasional
Anak Buahnya Dilaporkan Hasto ke Dewas sampai Bareskrim, Direktur KPK: Kami Sambut Baik

Anak Buahnya Dilaporkan Hasto ke Dewas sampai Bareskrim, Direktur KPK: Kami Sambut Baik

Nasional
Staf Hasto PDI-P Mau Laporkan Penyidik KPK ke Bareksrim, tapi Ditolak

Staf Hasto PDI-P Mau Laporkan Penyidik KPK ke Bareksrim, tapi Ditolak

Nasional
Sita Hp Hasto, Direktur KPK Sebut Penyidik Sudah Siapkan Diri dan Tidak Asal

Sita Hp Hasto, Direktur KPK Sebut Penyidik Sudah Siapkan Diri dan Tidak Asal

Nasional
Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos

Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos

Nasional
Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan, Kementerian KP Oper Kewenangan Sertifikasi AKP ke BPPSDM KP

Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan, Kementerian KP Oper Kewenangan Sertifikasi AKP ke BPPSDM KP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com