Muhaimin Iskandar Sebut Kader NU Agak "Madesu" gara-gara Politik Pragmatis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, masa depan kader Nahdlatul Ulama (NU) di dunia politik suram atau istilahnya madesu, akronim dari masa depan suram.

Sebab, menurut Muhaimin, dunia politik di Indonesia bersifat pragmatis dan penuh dengan kompetisi yang tiada henti sehingga uang menjadi faktor penting untuk mendapatkan suara. Hal itu yang tidak dimiliki oleh kader NU.

"Ini sistem yang melelahkan, apalagi di pemilu sangat pragmatis, uang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilih yang itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram," kata Muhaimin dalam acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Muhaimin Iskandar Usul Pemilihan Langsung Gubernur Dihapus

Muhaimin mengatakan, dalam urusan politik, aktivis-aktivis NU bakal berhadapan dengan politikus-politikus lain yang pragmatis.

Padahal, ia menilai, selama ini kader NU berhasil mendapatkan jabatan tanpa mengeluarkan biaya yang besar.

"Jadi kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stres duluan karena sudah modalnya cekak, popularitasnya juga rendah," kata Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin.

Wakil Ketua DPR itu pun mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung dihapus karena dianggap terlalu melelahkan.

Baca juga: Muhaimin Sebut PKB Garda Terdepan Perjuangkan Aspirasi Warga NU

Muhaimin berpendapat, pemilihan umum secara langsung di Indonesia sebaiknya hanya dibatasi pada pemilihan presiden (pilpres) serta pemilihan bupati (pilbup) dan pemilihan wali kota (pilwalkot)

"Kalau PKB sih mengusulkan pilkada hanya pemilihan langsung hanya pilpres dan pilbup dan pilkota, Pemilihan gubernur tidak lagi karena melelahkan," kata Muhaimin.

Bahkan, menurut Muhaimin, jabatan gubernur bisa saja dihapus karena menurutnya tidak terlalu berfungsi dalam tatanan pemerintahan.

"Kalau perlu nanti gubernur pun enggak ada suatu hari karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan," ujar dia.