Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/01/2023, 17:33 WIB
Vitorio Mantalean,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menilai, DPR RI saat ini merupakan parlemen yang paling hening selama masa Reformasi.

Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa operasi pelemahan politik terhadap suara kritis, termasuk terhadap parlemen yang berperan sebagai pemberi check and balances bagi kekuasaan, telah berhasil.

"Bisa saya sampaikan bahwa DPR kita kali ini adalah DPR paling tenang dan paling hening sepanjang sejarah Reformasi, di mana DPR selalu mengiakan, seia sekata dengan pemerintah, padahal fungsinya seharusnya melakukan kritisme kepada pemerintah," jelas Wijayanto dalam acara "Peluncuran Outlook 2023, Ritual Oligarki Menuju 2024", Minggu (29/1/2023).

Baca juga: Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Ia menyinggung soal berbagai upaya kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kritikan dari parlemen, seperti pelemahan KPK, pembuatan Omnibus Law yang berujung vonis inkonstitusional bersyarat dari Mahkamah Konstitusi, serta penyusunan KUHP baru yang kontroversial.

"Lima tahun ini kita merasa tidak punya wakil rakyat," ucap Wijayanto.

Ia mengungkapkan bahwa operasi pelemahan politik dan kekuatan oposisi ini dilakukan secara terus-menerus bahkan dalam mengintervensi struktur partai politik.

Baca juga: MK Tegur DPR karena Intervensi KPU soal Putusan Dapil Pemilu 2024

Wijayanto menceritakan ulang bagaimana pada 2021 terjadi upaya eksternal merebut Partai Demokrat.

Berikutnya, suksesi kepemimpinan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), hingga yang terakhir Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dianggap tidak dapat dilepaskan dari dugaan intervensi kekuasaan.

"Sehingga tokoh baru yang terpilih adalah yang lebih dekat atau lebih tunduk kepada kekuasaan," ungkap Wijayanto.

Saat itu hanya Demokrat yang terbilang cukup tangguh untuk melawan intervensi semacam itu dan berhasil bertahan sebagai kekuatan oposisi.

"Tahun 2022 memang tidak ada peristiwa seperti itu (Demokrat), tapi itu justru merefleksikan bahwa kenyataan semua oposisi dan lawan politik sudah bagian dari kekuasaan, makanya tidak ada seperti itu lagi," ujar Wijayanto.

Baca juga: Sidang MK, DPR: Sistem Proporsional Tertutup Bikin Perpecahan Parpol karena Rebutan Izin Ketum

Hasil pengamatan Wijayanto, bukan hanya pelemahan DPR sebagai mitra kritis penguasa, tetaoi terdapat tiga indikator lain yang juga menunjukkan upaya pelemahan politik dilakukan selama lima tahun terakhir, yaitu diabaikannya aturan main demokratis, meningkatnya anjuran kekerasan, dan pemberangusan kebebasan sipil.

Wijayanto menyatakan, hal ini merupakan petunjuk bahwa kepentingan oligarki masih mengakar kuat di kekuasan, bahkan semakin kuat dibandingkan 2019 dan sedang mengonsolidasikan dirinya menghadapi Pemilu 2024.

"Jadi, dari berbagai indikator itu, kami melihat adanya tanda-tanda yang klir tentang kemunduran demokrasi yang masih berlanjut," ucap Wijayanto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com