JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan anggaran penanganan kemiskinan yang hampir mencapai Rp 500 triliun justru tak terserap ke rakyat miskin.
Anggaran itu, kata dia, justru digunakan untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemiskinan, antara lain studi banding dan rapat di hotel.
Azwar menyatakan dia sudah melaporkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengaku miris karena mengetahui anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya hampir mencapai Rp 500 triliun justru banyak tak terserap ke rakyat miskin.
Menurut dia, anggaran itu justru digunakan untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemiskinan, antara lain studi banding dan rapat di hotel.
"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga, tetapi ini tidak in line dengan target prioritas bapak presiden. Karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," kata Azwar dalam Sosialisasi Permen PAN-RB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1/2023), dikutip tayangan Youtube Kementerian PAN-RB.
Azwar mengingatkan pentingnya kementerian/lembaga menggunakan anggaran kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
Baca juga: Entaskan Kemiskinan Lewat Pendidikan, Pemprov Jateng Bakal Bangun Unit Sekolah Baru
Sehingga, ia mewanti-wanti agar anggaran tersebut tidak habis digunakan hanya untuk keperluan perjalanan dinas.
"Saudara sekalian, kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan," jelasnya.
"Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden, banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tambah dia.
Mengatasi hal itu berulang, Azwar mengaku Kementerian PAN-RB sudah membuat program pertemuan atau seminar dengan metode online.
Jadwal pertemuan atau konsultasi itu pun, jelasnya, sudah diinformasikan kepada para pejabat fungsional daerah.
"Teman-teman daerah tidak habis audiensi ke Jakarta, datang ke Kemenpan-RB bikin seminar. Kami sudah buka layanan seperti ini, kalau hari Selasa ada hari SDM aparatur, silakan telepon PIC-nya ini, ikut Zoom, setiap hari Selasa," ujar Azwar.
Azwar mengaku tak mau mendengar lagi laporan anggaran kemiskinan habis digunakan untuk kepentingan kementerian lembaga yang tak perlu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.