Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Kompas.com - 28/01/2023, 18:04 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kembali disebut sudah mengantongi nama calon presiden (capres) yang bakal diusung untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ketika ditanya apakah akan ada momentum pengumuman capres dalam konsolidasi partai yang digelar Juni mendatang.

"Mbak Puan sendiri sudah menyatakan nama calon itu sudah ada di kantongnya Ibu Mega. Nah, kita tinggal tunggu momentum tepat," kata Hasto ditemui di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).

Baca juga: PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Hasto menjelaskan, mekanisme internal PDI-P mengamanatkan kepada Megawati untuk menentukan momentum yang tepat terkait pengumuman nama capres.

Kata dia, Megawati sebagai pemimpin PDI-P tentu sudah berpikir matang sebelum mencari momentum tersebut.

"Nanti, capres-cawapres, Ibu Megawati Soekarnoputri yang akan melakukan, melihat kesiapan partai, suasana kebatinan rakyat, peta politik, kerja sama politik yang dilakukan, dan juga hasil koordinasi," jelasnya.

Di sisi lain, Hasto mengatakan bahwa Megawati terus melakukan dialog, baik soal rencana kerja sama politik hingga pilpres.

Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Sebelumnya, apa yang disampaikan Hasto juga pernah diungkapkan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di sebuah acara Bimtek Anggota DPRD Kabupaten Kota Fraksi PDI-P seluruh Indonesia, di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Senin (9/1/2023).

Kepada seluruh kader PDI-P, Puan meminta mereka tak perlu khawatir soal pencapresan.

Sebab, menurutnya Megawati sudah mengantongi nama tokoh yang akan diusung dalam Pilpres.

"Ketua umum sudah punya nama di kantongnya, tinggal diumumin. Jadi, enggak usah nengok kiri kanan," tegasnya.

"Enggak usah bingung harus si ini, harus si itu. Kayaknya si ini, kayaknya si itu, surveinya tinggi ya si ini, kayaknya cocok sama si ini," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com