Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies sebagai Capres meski Tanpa Deklarasi Meriah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, pihaknya telah resmi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Meskipun keputusan itu tak disampaikan secara meriah dan hanya melalui keterangan tertulis Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Alhamdulilah kemarin Ketua Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan posisinya secara terang benderang terkait untuk mengusung Pak Anies sebagai capres 2024,” tutur Riefky ditemui di Pendopo Anies, Lebak Bulus, Jakarta, Jumat (27/1/2023).

Baca juga: Tim Kecil Bakal Koalisi Perubahan Bertemu, Tanya Kesungguhan Partai Dukung Anies

Ia mengungkapkan, keputusan mendukung Anies tak disampaikan secara megah karena yang terpenting bagi Demokrat adalah deklarasi koalisi bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.

Menurut dia, hal itu mesti segera dilakukan untuk memberi kepastian tiket bagi Anies melenggang dalam kontestasi perebutan kursi RI-1.

“Harapan kami adalah bahwa tiga partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai capres,” ujar dia.

“Ya ini kami sedang terus dorong, tentu juga kami yakin bahwa Nasdem dan PKS juga akan menyegerakan itu," kata dia.

Ia pun berharap pertemuan tim kecil ketiga partai politik (parpol), yakni Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem kian memperkuat komitmen membentuk koalisi perubahan.

“Kami sangat berharap, dan berterima kasih bahwa pertemuan, dan niat baik kita ini semua semakin solid ke depan,” ujar dia.

Baca juga: Anies Gelar Pertemuan dengan PKS, Nasdem, dan Demokrat di Lebak Bulus

AHY telah menyatakan memberi dukungan pada Anies sebagai capres.

Dalam keterangannya, Kamis (26/1/2023), ia juga mengaku menyerahkan penentuan figur calon wakil presiden (cawapres) para Anies.

AHY enggan negosiasi soal cawapres menjadi penghambat pembentukan Koalisi Perubahan.

“Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” ujar dia.