Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/01/2023, 17:03 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Anies Baswedan dalam tim kecil untuk bakal koalisi perubahan, Sudirman Said mengungkapkan, pertemuan dengan tiga perwakilan partai politik (parpol) dilakukan untuk mendengarkan kesungguhan Partai Demokrat mendukung Anies sebagai calon presiden (capres).

Adapun bakal koalisi perubahan diisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, dan Partai Nasdem.

“Hari ini bertemu untuk mendengar berbagai progres atau update dari masing-masing partai politik,” ucap Sudirman di Pendopo Anies, Lebak Bulus, Jakarta, Jumat (27/1/2023).

“Nah hari ini kita ingin mendengar penjelasan langsung dari teman-teman Demokrat, tapi juga mungkin nanti PKS, dan mungkin disusul Nasdem,” kata dia.

Baca juga: Nasdem Mengaku Tak Mundur dari Penjajakan Koalisi Perubahan meski Bertemu Gerindra-PKB

Ia mengatakan, tim kecil ingin mendengarkan penyampaian dari Partai Demokrat terkait hal ini.

Sebab, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menyatakan mendukung Anies sebagai calon presiden (capres).

Dengan pernyataan AHY, kata Sudirman, tinggal PKS yang belum menyatakan dukungannya.

“Kita syukuri sebagai suatu progres, karena dengan begitu maka kita sudah mencapai mendekati (presidential threshold) 20 persen,” kata dia.

Ia berharap, PKS segera berembuk untuk memutuskan sikapnya mendukung Anies.

“Mudah-mudahan teman kami, PKS, juga akan menyusul (deklarasikan Anies). Pernyataan semacam itu kita tunggu proses internal yang sedang berlangsung, dan dalam proses finalisasi mudah-mudahan,” ujar dia.

Anies diusung menjadi capres oleh Partai Nasdem.

Baca juga: Anies Gelar Pertemuan dengan PKS, Nasdem, dan Demokrat di Lebak Bulus

Namun, Nasdem tak bisa mengusung Anies sendirian untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, Nasdm tak memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi di DPR.

Di sisi lain, AHY telah menyatakan Demokrat mendukung Anies. Ia pun meminta agar penentuan calon wakil presiden (cawapres) diserahkan pada Anies.

Ia tak mau proses penentuan cawapres justru menghambat penjajakan koalisi perubahan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com