Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 27/01/2023, 10:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menduga, ada kepentingan politik di balik ajakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membentuk Sekretariat Perubahan.

AHY dinilai ingin mengunci Demokrat, Nasdem, dan PKS dalam Koalisi Perubahan, sekaligus mengamankan kursi calon wakil presiden (cawapres) untuk dirinya.

"Bagi Partai Demokrat sendiri, tujuan lain pembentukan Sekretariat Perubahan boleh jadi juga ditujukan untuk terus menerus menggaungkan gagasan pasangan Anies-AHY agar dipertimbangkan untuk diusung oleh koalisi ketiga partai politik itu," kata Bawono kepada Kompas.com, Jumat (27/1/2023).

Baca juga: AHY Ajak Nasdem dan PKS Segera Bentuk Sekretariat Perubahan

Bawono menilai, ambisi AHY menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan sangat kentara.

Sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres pada awal Oktober 2022 lalu, tampak AHY dan Demokrat yang paling intensif melakukan pendekatan komunikasi politik.

AHY terus menggelar pertemuan politik dengan Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut juga berulang kali sowan ke Surya Paloh, pimpinan tertinggi Nasdem.

Menurut Bawono, berbagai pertemuan itu memperlihatkan upaya keras AHY agar ditunjuk sebagai calon RI-2 pendamping Anies.

"Berbagai pendekatan komunikasi politik itulah kemudian menciptakan pandangan dari basis pendukung AHY bahwa Anies merupakan bakal calon presiden paling memiliki ikatan emosional untuk didukung," ujarnya.

Baca juga: Nasdem Tantang AHY: Tetap Bersedia Dukung Anies kalau Tak Jadi Cawapres?

Memang, kata Bawono, dari sejumlah nama, sosok AHY paling potensial sebagai cawapres Anies. Ini ditunjukkan oleh temuan sejumlah lembaga survei.

Survei Indikator Politik Indonesia periode 1-6 Desember 2022 misalnya, memperlihatkan bahwa 28,0 persen basis pemilih Anies lebih memilih AHY sebagai bakal cawapres.

Temuan ini konsisten dengan survei Indikator dua bulan lalu yang menujukkan bahwa 28,6 persen pemilih Anies lebih memilih AHY sebagai calon RI-2 pada pemilu mendatang.

Oleh karenanya, tak heran jika AHY dan Demokrat ngotot jadi pendamping Anies Baswedan.

"Karena itu, memang tidak ada pilihan lain bagi Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera selain berkoalisi menghadapi Pemilu 2024," tutur Bawono.

Sebagaimana diketahui, Demokrat telah menyatakan dukungannya untuk Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024. Langkah Demokrat ini menyusul dukungan Nasdem untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan,” kata AHY dalam keterangannya, Kamis (26/1/2023).

Sejak lama, Demokrat, Nasdem, dan PKS mewacanakan pembentukan Koalisi Perubahan. Namun, kerja sama itu tak kunjung resmi hingga saat ini.

Disinyalir, ketiga partai masih alot soal nama cawapres. Demokrat ingin AHY jadi calon RI-2, sementara PKS ingin Ahmad Heryawan yang mendampingi Anies Baswedan.

Baca juga: Soal Pasangan Anies, AHY Wanti-wanti Soal Kawin Paksa

Terbaru, AHY mengajak PKS menyerahkan ihwal cawapres ke Anies. Meski, diakui oleh AHY, Demokrat dan PKS menjagokan kader masing-masing sebagai cawapres.

Oleh karena itu, pimpinan partai berlambang bintang mercy tersebut mengajak PKS dan Nasdem membentuk Sekretariat Perubahan. Langkah ini demi membuktikan keseriusan dan komitmen ketiga partai dalam berkoalisi.

"Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan, untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ucap AHY.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 22 Maret Hari Memperingati Apa?

Tanggal 22 Maret Hari Memperingati Apa?

Nasional
PKB: KIR dan KIB Membuka Diri, Lihat Finalnya seperti Apa

PKB: KIR dan KIB Membuka Diri, Lihat Finalnya seperti Apa

Nasional
PDI-P: Sebagai Partai yang Menang Pemilu Dua Kali, Target Kami Capres Kader Internal

PDI-P: Sebagai Partai yang Menang Pemilu Dua Kali, Target Kami Capres Kader Internal

Nasional
Eks Kabareskrim Susno Duadji Ingin Perbaiki Kebijakan Hukum jika Terpilih Jadi Anggota DPR

Eks Kabareskrim Susno Duadji Ingin Perbaiki Kebijakan Hukum jika Terpilih Jadi Anggota DPR

Nasional
Soal Parpol Baru Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Sebelum Ijab Kabul Masih Bisa Saling Goda

Soal Parpol Baru Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Sebelum Ijab Kabul Masih Bisa Saling Goda

Nasional
PKS Apresiasi Mahfud yang Bolehkan Bicara Politik Kebangsaan di Masjid

PKS Apresiasi Mahfud yang Bolehkan Bicara Politik Kebangsaan di Masjid

Nasional
Nasdem Akui Gencar Dekati Parpol Baru Bakal Koalisi Pengusung Anies

Nasdem Akui Gencar Dekati Parpol Baru Bakal Koalisi Pengusung Anies

Nasional
Pengamat Sebut Instruksi Polri soal Larangan Gaya Hidup Mewah Hanya Omong Kosong

Pengamat Sebut Instruksi Polri soal Larangan Gaya Hidup Mewah Hanya Omong Kosong

Nasional
Gerindra Sebut Kemungkinan Golkar Bergabung dengan Koalisinya Bukan Hal yang Mustahil

Gerindra Sebut Kemungkinan Golkar Bergabung dengan Koalisinya Bukan Hal yang Mustahil

Nasional
Cegah Kasus Guntur Hamzah Terulang, MKMK Minta MK Bikin SOP Hakim Ubah Putusan Saat Dibacakan

Cegah Kasus Guntur Hamzah Terulang, MKMK Minta MK Bikin SOP Hakim Ubah Putusan Saat Dibacakan

Nasional
Kepala AL Australia Tegaskan Kerja Sama AUKUS Tidak Akan Ubah Komitmen Australia-Indonesia soal Keamanan Laut

Kepala AL Australia Tegaskan Kerja Sama AUKUS Tidak Akan Ubah Komitmen Australia-Indonesia soal Keamanan Laut

Nasional
Kakorlantas: Saat Lebaran Akan Diterapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan dan Pelabuhan Penyebrangan Merak

Kakorlantas: Saat Lebaran Akan Diterapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan dan Pelabuhan Penyebrangan Merak

Nasional
Wamenhan dan KSAL Dianugerahi Brevet Wing Penerbang Kehormatan Kelas I

Wamenhan dan KSAL Dianugerahi Brevet Wing Penerbang Kehormatan Kelas I

Nasional
MKMK Minta Putusan MK yang Diubah Guntur Hamzah Diperbaiki

MKMK Minta Putusan MK yang Diubah Guntur Hamzah Diperbaiki

Nasional
Menang di Bawaslu, PRIMA: Hanya Butuh Dokumen 100 Anggota untuk Lolos Verifikasi Administrasi

Menang di Bawaslu, PRIMA: Hanya Butuh Dokumen 100 Anggota untuk Lolos Verifikasi Administrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke