Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Imigrasi Silmy Karim Mengaku Tahu Data Perlintasan DPO Paulus Tannos sampai Harun Masiku

Kompas.com - 27/01/2023, 06:29 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Silmy Karim mengaku mengetahui data perlintasan sejumlah buron kasus korupsi.

Pernyataan itu Silmy sampaikan saat dimintai tanggapan terkait sejumlah daftar pencarian orang (DPO) kasus korupsi yang berada di luar negeri.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menyebut buron Paulus Tannos sempat terdeteksi di Thailand, Harun Masiku di luar negeri, sedangkan Ricky Ham Pagawak diduga kabur ke Papua Nugini.

Meski demikian, ia enggan membeberkan sejumlah data mengenai buron yang dikantongi Imigrasi.

Baca juga: KPK Sebut Harun Masiku Terdeteksi di Luar Negeri 

"Datanya banyak bisa dicek, tapi saya tidak bisa berikan," kata Silmy saat ditemui awak media di Hotel Westin, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2023).

Silmy juga tidak menjawab apakah Imigrasi telah mencabut paspor Harun Masiku, Paulus Tannos, dan Ricky Ham Pagawak.

Menurut Silmy, penegakan hukum merupakan tugas dan fungsi aparat terkait. Ditjen Imigrasi hanya memberikan sejumlah dukungan baik kepada KPK, Polri, dan lainnya.

"Jadi yang mengenai hal itu (paspor diblokir atau belum) saya tidak bisa jawab," ujar Silmy.

Baca juga: KPK: DPO Paulus Tannos Bisa Tertangkap di Thailand, tapi Red Notice Interpol Terlambat Terbit

Mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel itu menuturkan, bentuk dukungan yang dimaksud bisa berupa penerbitan cekal hingga informasi perlintasan seseorang.

Tindakan tersebut dilakukan berdasar pada surat yang diajukan para aparat penegak hukum terkait.

Silmy mengaku tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai data para buron itu. Sebab, saat ini dirinya tidak lagi menjadi direktur utama di perusahaan BUMN.

"Nah, ini ada aturan main yang saya tidak bisa berikan, ya ada keterbatasan," ujar Silmy.

Baca juga: Buron KPK Ricky Ham Pagwak Diduga Perintahkan Alihkan Kepemilikan Alphard

Sebagai informasi, Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra. Perusahaan itu terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

Namanya masuk DPO pada 22 Agustus 2022.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, Paulus Tannos bisa saja tertangkap di Thailand. Namun, pengusaha itu tidak bisa ditangkap karena red notice dari Interpol terlambat terbit.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Nasional
Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya 'People Tribunal'

Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya "People Tribunal"

Nasional
Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Nasional
Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Nasional
Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Nasional
Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Nasional
Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Nasional
Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Nasional
Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Nasional
Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Nasional
Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Nasional
Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com