Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 27/01/2023, 06:26 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah rencana pembentukan Koalisi Perubahan, Partai Nasdem bertemu dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sekretariat Bersama di Jalan Ki Mangunsarkoro 1, Menteng, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Pertemuan ini berlangsung di tengah isu kerenggangan hubungan Nasdem dan Demokrat yang terus memaksa ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.

Diketahui, Koalisi Perubahan yang hendak dibentuk Nasdem bersama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini tak kunjung terealisasi. Ketiga parpol sebelumnya telah menyatakan bersedia mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden.

Baca juga: Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Kendati demikian, belum ada titik temu siapa yang akan menjadi cawapres. Nasdem berulang kali menekankan bahwa pemilihan cawapres tidak ingin terpaku pada sosok, tetapi figur yang diharapkan dapat menutupi kekurangan Anies.

Sementara itu, Demokrat bersikukuh ingin mengajukan putra sulung Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, itu sebagai pasangan Anies. Hal itu pun terlihat dari sejumlah pernyataan dari para elite Demokrat selama ini.

PKS yang sebelumnya sempat ingin mengajukan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai pendamping Anies, belakangan sudah jarang menyuarakan. Bahkan, terkesan tak mempersoalkan bila AHY mendampingi Anies, asalkan mendapat persetujuan dari Presiden PKS, Ahmad Syaikhu.

Baca juga: Koalisi Gerindra-PKB akan Lakukan Pertemuan Lanjutan dengan Nasdem

Beberapa jam sebelum pertemuan Nasdem dengan Gerindra-PKB dilangsungkan pada Kamis siang, AHY sempat mengeluarkan pernyataan yang berisi ajakan kepada Nasdem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan, sebagai wujud keseriusan pembentukan koalisi.

Tak hanya itu, AHY juga menyatakan bahwa penentuan bakal calon wakil presiden akan diserahkan sepenuhnya kepada Anies agar tak menghambat rencana terbentuknya koalisi.

“Sehingga, pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan, bukan kawin paksa,” ujarnya.

Jauh sebelum AHY mengeluarkan pernyataan tersebut, Nasdem sebenarnya telah berulang kali mengingatkan bahwa penentuan bakal cawapres Koalisi Perubahan akan diserahkan kepada Anies.

Sikap itu sebenarnya telah disampaikan Nasdem ketika mengumumkan Anies sebagai bakal capres beberapa waktu lalu. Terbaru, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan kebebasan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya.

Ia mengaku, Nasdem tak pernah menyodorkan nama-nama kandidat cawapres pada Anies. Meskipun dalam sejumlah kesempatan, Nasdem berharap agar kandidat pasangan Anies juga bukan berasal dari kalangan partai politik.

“Pak Surya ini pesan, jadi ya kita kan sudah serahkan (urusan cawapres) kepada Mas Anies. Mas Anies nanti yang akan menentukan,” tutur Willy dihubungi wartawan, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: Nasdem Blak-blakan ke Gerindra-PKB: Ada Kemungkinan Koalisi dengan PKS-Demokrat Bubar

Willy juga mengungkapkan pihaknya saat ini menunggu ajakan PKS, dan Demokrat untuk mendeklarasikan Koalisi Perubahan.

Selain itu, lanjut dia, Nasdem hanya ingin deklarasi koalisi dilakukan dengan pengusungan Anies sebagai capres.

Ia berpandangan figur cawapres bisa dideklarasikan belakangan, sebagai element of surprise, dan strategi pemenangan Pemilu 2024.

Tak hanya itu, sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan hanya Nasdem satu-satunya parpol yang telah memiliki kejelasan sikap mendukung Anies mengikuti perebutan kursi RI-1.

Baca juga: Demokrat Ngaku Sudah Diberi Tahu Nasdem soal Kunjungan ke Sekber Gerindra-PKB

“Baru Nasdem yang hari ini mendukung Anies, yang lain belum ada pencetusnya, sekarang kita menunggu,” ungkap Ali dihubungi wartawan, Selasa (24/1/2023).

Gerindra-PKB buka ruang

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang jika Nasdem bisa bergabung dengan koalisinya bersama PKB.

Namun ia tak mempersoalkan jika Nasdem tak menyambut ajakan tersebut.

“Kita mempersilakan kepada pilihan partai masing-masing, tetapi kalau (Nasdem) mau bergabung di rumah sekretariat bersama ini, alhamdulilah,” kata dia.

Baca juga: PKB Bilang Nasdem Tak Bahas Anies dalam Kunjungannya ke Gerindra-PKB

Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda menyatakan terbukanya peluang Nasdem bergabung dengan Koalisi Gerindra-PKB.

Alasannya, Ali menyatakan pada PKB dan Gerindra bahwa politik masih cair, dan segala kemungkinan bisa terjadi.

Kedua, Nasdem sampai saat ini belum terikat dengan koalisi manapun.

“Kalau belum bangun koalisi, bisa saja dia koalisi dengan partai yang sudah bangun koalisi, termasuk PKB-Gerindra,” sebut Huda pasca pertemuan ketiga parpol di Menteng, Jakarta, Kamis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 22 Maret Hari Memperingati Apa?

Tanggal 22 Maret Hari Memperingati Apa?

Nasional
PKB: KIR dan KIB Membuka Diri, Lihat Finalnya seperti Apa

PKB: KIR dan KIB Membuka Diri, Lihat Finalnya seperti Apa

Nasional
PDI-P: Sebagai Partai yang Menang Pemilu Dua Kali, Target Kami Capres Kader Internal

PDI-P: Sebagai Partai yang Menang Pemilu Dua Kali, Target Kami Capres Kader Internal

Nasional
Eks Kabareskrim Susno Duadji Ingin Perbaiki Kebijakan Hukum jika Terpilih Jadi Anggota DPR

Eks Kabareskrim Susno Duadji Ingin Perbaiki Kebijakan Hukum jika Terpilih Jadi Anggota DPR

Nasional
Soal Parpol Baru Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Sebelum Ijab Kabul Masih Bisa Saling Goda

Soal Parpol Baru Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Sebelum Ijab Kabul Masih Bisa Saling Goda

Nasional
PKS Apresiasi Mahfud yang Bolehkan Bicara Politik Kebangsaan di Masjid

PKS Apresiasi Mahfud yang Bolehkan Bicara Politik Kebangsaan di Masjid

Nasional
Nasdem Akui Gencar Dekati Parpol Baru Bakal Koalisi Pengusung Anies

Nasdem Akui Gencar Dekati Parpol Baru Bakal Koalisi Pengusung Anies

Nasional
Pengamat Sebut Instruksi Polri soal Larangan Gaya Hidup Mewah Hanya Omong Kosong

Pengamat Sebut Instruksi Polri soal Larangan Gaya Hidup Mewah Hanya Omong Kosong

Nasional
Gerindra Sebut Kemungkinan Golkar Bergabung dengan Koalisinya Bukan Hal yang Mustahil

Gerindra Sebut Kemungkinan Golkar Bergabung dengan Koalisinya Bukan Hal yang Mustahil

Nasional
Cegah Kasus Guntur Hamzah Terulang, MKMK Minta MK Bikin SOP Hakim Ubah Putusan Saat Dibacakan

Cegah Kasus Guntur Hamzah Terulang, MKMK Minta MK Bikin SOP Hakim Ubah Putusan Saat Dibacakan

Nasional
Kepala AL Australia Tegaskan Kerja Sama AUKUS Tidak Akan Ubah Komitmen Australia-Indonesia soal Keamanan Laut

Kepala AL Australia Tegaskan Kerja Sama AUKUS Tidak Akan Ubah Komitmen Australia-Indonesia soal Keamanan Laut

Nasional
Kakorlantas: Saat Lebaran Akan Diterapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan dan Pelabuhan Penyebrangan Merak

Kakorlantas: Saat Lebaran Akan Diterapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan dan Pelabuhan Penyebrangan Merak

Nasional
Wamenhan dan KSAL Dianugerahi Brevet Wing Penerbang Kehormatan Kelas I

Wamenhan dan KSAL Dianugerahi Brevet Wing Penerbang Kehormatan Kelas I

Nasional
MKMK Minta Putusan MK yang Diubah Guntur Hamzah Diperbaiki

MKMK Minta Putusan MK yang Diubah Guntur Hamzah Diperbaiki

Nasional
Menang di Bawaslu, PRIMA: Hanya Butuh Dokumen 100 Anggota untuk Lolos Verifikasi Administrasi

Menang di Bawaslu, PRIMA: Hanya Butuh Dokumen 100 Anggota untuk Lolos Verifikasi Administrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke