Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pasangan Anies, AHY Wanti-wanti Soal "Kawin Paksa"

Kompas.com - 26/01/2023, 09:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menyerahkan urusan bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan kepada Anies Baswedan.

AHY mengatakan, dengan diserahkan kepada Anies, maka tiga partai anggota Koalisi Perubahan yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS memiliki posisi yang setara dalam menentukan nama bakal calon wakil presiden.

"Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan Bacawapres kepada bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” kata AHY dalam siaran pers, Kamis (26/1/2023).

Baca juga: Nasib Pembentukan Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan Usai Nasdem Ancam Cari Poros Baru

AHY menilai wajar apabila calon anggota koalisi ingin kadernya menjadi pendamping Anies.

Namun, ia mengingatkan agar jangan sampai penentuan nama bakal calon wakil presiden menghambat terbentuknya Koalisi Perubahan.

Selain itu, menurut dia, Anies akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun.

"Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” kata AHY.

Baca juga: Demokrat Klaim Koalisi Perubahan Solid, meski Nasdem Buka Peluang Penjajakan Baru

Ia menambahkan, Demokrat tidak masalah dengan kriteria bakal calon wakil presiden yang diajukan Anies yakni berkontribusi pada pemenangan, berkontribusi pada stabilitas koalisi, mendukung efektivitas pemerintahan, dan memiliki chemistry atau dwi tunggal.

"Terkait kriteria bacawapres, secara prinsip tidak ada masalah bagi kami. Itu haknya Bacapres,” kata AHY.

Di samping itu, AHY juga mengajak Nasdem dan PKS untuk membentuk Sekretariat Perubahan sebagai bentuk keseriusan Koalisi Perubahan.

AHY menilai, dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, ketiga partai politik sudah dapat mengambil keputusan yang penting dan fundamental.

Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar ketiga ketua umum partai politik untuk bertemu membentuk Sekretariat Perubahan.

Menurut dia, dalam pertemuan itu juga perlu ada penandatanganan nota kesepahaman para pimpinan partai politik untuk memenuhi syarat presidential threshold 20 persen.

“MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi, sekaligus memberi mandat kepada bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,” kata AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com