Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/01/2023, 07:53 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan yang rencananya akan dibentuk Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, hingga kini tak kunjung terbentuk.

Di tengah pembicaraan yang kerap digadang-gadang tengah mencapai babak akhir, Partai Nasdem justru mengeluarkan ancaman kepada dua rekan calon koalisinya untuk membentuk alternatif poros kekuatan lain.

Hal itu tidak terlepas dari manuver Partai Demokrat yang terus menerus mengawinkan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.

Baca juga: Demokrat Klaim Koalisi Perubahan Solid, meski Nasdem Buka Peluang Penjajakan Baru

Diketahui, ketiga parpol tersebut telah menyiratkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berpandangan, sikap Demokrat tidak sesuai dengan keinginan penjajakan koalisi yang diidamkan Nasdem. Pasalnya, Nasdem enggan penentuan figur cawapres dilakukan dengan membicarakan figur.

“Jadi kalau itu tidak diterima Koalisi Perubahan tidak terjadi, artinya itu saling mengunci. Itu yang sejak awal saya katakan bahwa Nasdem menghindari itu,” ujar Ali pada wartawan, Selasa (24/1/2023).

Bagi parpol besutan Surya Paloh itu, penentuan figur cawapres harus melihat dari sisi kriteria. Hal ini untuk menambal kelemahan politik Anies, sehingga potensi memenangkan Pilpres 2024 kian besar.

Tapi jika prinsip tersebut tak sesuai dengan keinginan PKS, dan Demokrat, Ali mengungkapkan pihaknya bakal mencari alternatif koalisi lain.

“Ketika kemudian (koalisi) ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif-alternatif,” paparnya.

Baca juga: Nasdem Tak Mau Terkunci dengan Koalisi Perubahan Jika Demokrat Ingin Pasangkan Anies dengan AHY

PKS-Demokrat masih optimistis terbentuk

Untuk dapat mengusung pasangan capres dan cawapres di pilpres mendatang, maka parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Berkaca dari perolehan suara dan kursi DPR di pemilu sebelumnya, maka ketiga parpol tersebut harus berkoalisi bila tetap ingin dapat mencalonkan Anies sebagai capres.

Baik PKS maupun Demokrat saling meyakini Koalisi Perubahan akan tetap terbentuk.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menuturkan pembahasan di tim kecil yang dibentuk ketiga parpol masih berlanjut.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (12/1/2023). Partai Demokrat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Namun ia ingin berbagai poin kesepakatan dicapai sebelum pembentukan koalisi.

Ia tak ingin Koalisi Perubahan seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sampai kini tak kunjung menyepakati figur capres-cawapres.

"Setelah itu, kita deklarasi secara bersama. Kami tetap optimistis hal itu akan tercapai," sebut Andi dihubungi Kompas.com, Rabu (25/1/2023).

Dihubungi secara terpisah, Juru Bicara PKS M Kholid mengaku dinamika dalam proses penjajakan kerja sama politik merupakan hal yang lumrah.

Baca juga: PKS Tak Keberatan AHY Jadi Cawapres Anies dalam Koalisi Perubahan

Ia pun menghargai keinginan Nasdem untuk mencari alternatif koalisi lain.

Bagi PKS, lanjut dia, setiap parpol bebas menentukan langkah politiknya secara independen.

Tapi Kholid menegaskan bahwa kesepakatan Koalisi Perubahan tak menemukan kebuntuan. Justru jalan untuk ketiga parpol bersatu kian terbuka.

“Tinggal selangkah lagi, sudah jauh perjalanan, dan pembahasan di tim kecil, insya Allah akan ada hasil terbaik,” ungkap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.