JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan yang rencananya akan dibentuk Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, hingga kini tak kunjung terbentuk.
Di tengah pembicaraan yang kerap digadang-gadang tengah mencapai babak akhir, Partai Nasdem justru mengeluarkan ancaman kepada dua rekan calon koalisinya untuk membentuk alternatif poros kekuatan lain.
Hal itu tidak terlepas dari manuver Partai Demokrat yang terus menerus mengawinkan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.
Baca juga: Demokrat Klaim Koalisi Perubahan Solid, meski Nasdem Buka Peluang Penjajakan Baru
Diketahui, ketiga parpol tersebut telah menyiratkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berpandangan, sikap Demokrat tidak sesuai dengan keinginan penjajakan koalisi yang diidamkan Nasdem. Pasalnya, Nasdem enggan penentuan figur cawapres dilakukan dengan membicarakan figur.
“Jadi kalau itu tidak diterima Koalisi Perubahan tidak terjadi, artinya itu saling mengunci. Itu yang sejak awal saya katakan bahwa Nasdem menghindari itu,” ujar Ali pada wartawan, Selasa (24/1/2023).
Bagi parpol besutan Surya Paloh itu, penentuan figur cawapres harus melihat dari sisi kriteria. Hal ini untuk menambal kelemahan politik Anies, sehingga potensi memenangkan Pilpres 2024 kian besar.
Tapi jika prinsip tersebut tak sesuai dengan keinginan PKS, dan Demokrat, Ali mengungkapkan pihaknya bakal mencari alternatif koalisi lain.
“Ketika kemudian (koalisi) ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif-alternatif,” paparnya.
Baca juga: Nasdem Tak Mau Terkunci dengan Koalisi Perubahan Jika Demokrat Ingin Pasangkan Anies dengan AHY
Untuk dapat mengusung pasangan capres dan cawapres di pilpres mendatang, maka parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.
Berkaca dari perolehan suara dan kursi DPR di pemilu sebelumnya, maka ketiga parpol tersebut harus berkoalisi bila tetap ingin dapat mencalonkan Anies sebagai capres.
Baik PKS maupun Demokrat saling meyakini Koalisi Perubahan akan tetap terbentuk.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menuturkan pembahasan di tim kecil yang dibentuk ketiga parpol masih berlanjut.
Namun ia ingin berbagai poin kesepakatan dicapai sebelum pembentukan koalisi.
Ia tak ingin Koalisi Perubahan seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sampai kini tak kunjung menyepakati figur capres-cawapres.