Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/01/2023, 18:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat memilih menyerahkan kepada tim kecil soal pembahasan calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) di tubuh bakal Koalisi Perubahan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng merespons Nasdem yang menunggu sikap Demokrat apakah tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres jika akhirnya cawapres koalisi bukan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kan sekarang masih sedang dibicarakan di Tim Kecil. Silakan dibahas secara bersama dan setara," kata Andi Mallarangeng saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/1/2023).

Andi mengatakan bahwa dirinya sudah menerima laporan dari tim kecil.

Berdasarkan laporan itu, pembicaraan bakal koalisi perubahan, termasuk pasangan calon (paslon) sudah sangat maju.

Baca juga: Demokrat Klaim Koalisi Perubahan Solid, meski Nasdem Buka Peluang Penjajakan Baru

Di sisi lain, diakuinya bahwa masih terdapat beberapa poin yang belum selesai dibahas di tim kecil

Andi Mallarangeng kemudian menegaskan posisi Demokrat dalam penjajakan koalisi, khususnya mengenai pengumuman paslon.

"Posisi kami memang adalah kesepakatan itu harus utuh satu paket," ujarnya.

Lebih lanjut, Andi mengingatkan bahwa koalisi perubahan berbeda dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), meskipun KIB sudah terbentuk terlebih dulu.

Ia menilai, koalisi yang dihuni Golkar, PPP dan PAN itu bahkan belum memiliki kejelasan secara menyeluruh, termasuk soal pencapresan.

"Sampai sekarang mereka pun belum bisa menentukan capres dan cawapresnya," kata Andi.

Baca juga: PKS Hormati Pilihan Nasdem Siapkan Alternatif Koalisi Lain

Oleh karena itu, Andi mengajak partai-partai di bakal koalisi perubahan untuk menyepakati terlebih dulu poin-poin penjajakan.

"Setelah itu, kita deklarasi secara bersama. Kami tetap optimistis hal itu akan tercapai," ujarnya.

Ia juga mengaku optimistis bahwa koalisi perubahan bakal benar-benar terbentuk tidak lama lagi.

Dari terbentuknya koalisi, ia menilai hal tersebut menjadi penanda bahwa telah tercapai poin-poin penjajakan.

Baca juga: Nasdem Segera Lakukan Pertemuan Politik di Luar PKS-Demokrat

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali tak mau buru-buru membicarakan AHY sebagai cawapres Anies Baswedan.

Ia mengungkapkan sejumlah alasannya. Pertama, Nasdem sejak awal tak mau penentuan cawapres dilakukan dengan membahas figur tertentu.

"Kita tidak mau, jangan bicara dulu tentang orang. Jadi jangan kemudian ya saya bergabung, saya mau ini ya. Saya bergabung saya minta ini. Artinya ini kan mengunci,” ujar Ali pada wartawan, Selasa (24/1/2023).

“Pertanyaannya, kalau tidak dengan itu (AHY) apakah mau tetap dukung Anies?” katanya lagi.

Baca juga: Nasdem Tak Mau Terkunci dengan Koalisi Perubahan Jika Demokrat Ingin Pasangkan Anies dengan AHY

Alasan kedua, Nasdem ingin penentuan cawapres dilakukan dengan membahas kriteria.

Namun, hal itu dibahas setelah dua calon mitra koalisinya, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Demokrat mendeklarasikan Koalisi Perubahan dengan kesepakatan mengusung Anies sebagai capres.

Sebab, hal itu menunjukan adanya komitmen untuk berkoalisi, serta memberi kepastian tiket Anies untuk berkompetisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Koalisi Perubahan Masih Beda Sosok Cawapres, PKS Ajak Nasdem-Demokrat Dengar Aspirasi Publik

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.