Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Minta Pejabat Waspadai Karhutla: Kalau Sudah Tahun Politik, Biasanya Lalai

Kompas.com - 25/01/2023, 16:44 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md meminta para pejabat, khususnya di daerah, tetap mengawasi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerahnya masing-masing.

Ketika sudah masuk ke tahun politik, Mahfud menyebut biasanya pejabat lalai karena melakukan kerja-kerja politik.

"Dulu ada gurauan gitu, kalau sudah jelang tahun politik biasanya orang lalai. Banyak yang kerja politik dan macam-macam, sehingga tidak waspada," ujar Mahfud dalam jumpa pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Mahfud berharap pejabat tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi hutan atau lahan yang rawan kebakaran.

Baca juga: MA Kabulkan PK Jokowi Atas Vonis Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah

Dia menekankan Indonesia harus mempertahankan prestasi dalam menekan angka karhutla.

Dengan menurunnya jumlah kebakaran hutan, maka Indonesia jadi sepi gugatan. Pasalnya, asap kebakaran hutan kerap mengganggu negara di sekitar.

"Prestasi nasional kita yang selama beberapa tahun terakhir itu sudah sepi dari gugatan-gugatan dan protes dunia internasional. Karena kita berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, sehingga tidak mengganggu warga negara lain, tidak mengganggu wilayah negara lain," tutur dia.

Menurut Mahfud, kalaupun ada karhutla yang terjadi, pasti bisa cepat teratasi dan tidak menimbulkan sesak napas yang parah.

Baca juga: Wapres Sebut Ada Kemajuan Pencegahan Kebakaran Hutan

Mahfud meminta kepada forkopimda agar melapor ke BNPB jika terjadi sesuatu.

Selain itu, Mahfud turut mengingatkan perusahaan agar ikut bersama-sama menjaga hutan dan lahan.

"Kepada perusahaan-perusahaan yang juga berkaitan dengan pengelolaan hutan itu supaya tetap dalam posisi seperti belakangan ini, yaitu ikut menjaga bersama," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, jika terjadi karhutla, maka yang akan merugi adalah perusahaan itu pula.

Masyarakat sekitar pun pasti ikut terdampak kerugian dari karhutla yang terjadi.

"Pemerintah juga sudah mengelola keterlibatan mereka di dalam kegiatan untuk sama-sama menanggulangi dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di dalam berbagai posisi dan tugas yang diberikan oleh pemerintah," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com