Gus Yahya Akui Politik Identitas di Internal NU Cukup Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengakui bahwa kecenderungan sentimen politik identitas masih hidup di internal organisasi keagamaan di Indonesia itu.

Hal ini tak lepas dari eksploitasi politik identitas, khususnya agama, yang dilakukan para elite politik pada Pemilu 2019.

“Di dalam lingkungan NU sendiri kecenderungan politik identitas itu masih cukup kuat,” kata Yahya dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (25/1/2023).

“Sampai pemilu terakhir yang kita lakukan 2019 lalu kita melihat bahwa ada mobilisasi dukungan dengan menjadikan identitas NU ini sebagai senjata,” kata dia.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Akan Terima Penghargaan dari NU

Ia mengeklaim bahwa NU bakal berfokus pada upaya pendidikan politik masyarakat supaya kalangan akar rumput dapat memilih calon pejabat berdasarkan pertimbangan rasional dan tak mudah tersulut oleh sentimen politik identitas yang telah terbukti membawa pembelahan jangka panjang.

Namun, ia berharap, pihak-pihak lain juga turut terlibat dalam pendidikan politik yang lebih luas.

Pihak-pihak lain ini tak terkecuali partai politik selaku peserta pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pemerintah.

“Apabila dimungkinkan, saya kira akan baik sekali jika ke depan ada forum-forum yang diinisiasi dan dikerjakan oleh stakeholder yang ada itu untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat yang intinya mendorong masyarakat berpikir lebih rasional dan penuh pertimbangan dalam menentukan pilihan politik mereka dan tidak terpancing dengan artikulasi-artikulasi yang menjadikan identitas sebagai senjata politik,” ujar Yahya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkapkan harapannya bahwa desain penyelenggaraan pemilu secara serentak pada 2024 mendatang bisa menekan peluang eksploitasi politik identitas sebagaimana terjadi pada 2019.

Baca juga: Budaya Literasi dan Penyalahgunaan Politik Identitas Pemilu 2024

Ia menilai bahwa penyelenggaraan pilpres dan pilkada dalam tahun yang sama dapat memecah konsolidasi propaganda identitas oleh partai politik atau peserta pemilu.

Sebab, kubu yang bertarung di pilpres yang berlangsung 14 Februari 2024 bisa saja justru berkoalisi pada pilkada 27 November 2024 dan sebaliknya.

“Eksperimen pemilu serentak dari pusat ke daerah, dari pilpres sampai pilkada, ini sebetulnya eksperimen yang menarik karena akan mengacak pada saat yang sama formasi koalisi di antara para pihak yang terlibat,” ujar Yahya.

“Sehingga akan menghambat juga katakanlah konsolidasi identitas karena grouping/pengelompokan pihak-pihak dalam koalisi itu teracak sedemikian rupa,” kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu.